oleh

PHK Cleaning Service, Pemprov Disorot Dewan

MAMUJU – Pemberhentian cleaning service atau jasa kebersihan di Kantor Gubernur Sulbar, menuai sorotan legislator.

Ketua Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Ekosos Pascagempa DPRD Sulbar Hatta Kainang mengatakan, pemberhentian cleaning service di kantor gubernur diketahuinya melalui surat Sekprov Sulbar tanggal 4 Februari 2021 Nomor : 005/207/II/2021.

“Terkait pemberitahuan itu, efeknya adalah merumahkan para petuga jasa kebersihan. Hal ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan dan pengurangan beban ekonomi masyarakat. Tentu mereka akan menjadi pengangguran yang tidak jelas dalam memberi nafkah keluarganya,” kata Hatta.

Semestinya, lanjut Hatta, ada hal lain yang bisa dilakukan dengan memberi porsi kerja yang lain tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Justru stimulus ekonomi yang diperlukan.

“Kami anggap kebijakan ini keliru dan perlu dicermati kembali di saat angka pengangguran tinggi. PHK cleaning service jelas akan menambah beban hidup. Kita perlu punya sence of humanism, karna kita berada di situasi tidak normal karna bencana,” ujar Hatta.

Hatta menegaskan, karena persoalan tersebut, pihaknya akan memanggil Biro Umum Pemprov Sulbar terkait hal ini. “Kalau perlu kami akan hadirkan sekda provinsi sebagai pihak yang mengeluarkan surat. Pasca reses, kami di DPRD Sulbar akan sikapi hal ini,” tegas Hatta. (ham)

Komentar

News Feed