oleh

Perusahaan Harus Daftarkan Pekerjanya Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

-Mamuju-1.965 views

MAMUJU – Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, cakupan peserta terbatasi hanya dilingkungan pengusaha saja. Namun, setelah keluar Peraturan Presiden Nomor 119, maka cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan diperluas hingga ke penyelenggara negara yakni pegawai non PNS.

Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnakerda) Sulbar menggelar sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan serta meningkatkan minat kepesertaan dan kualitas sistem penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di  Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa 7 Juli 2020.

Perusahaan Harus Daftarkan Pekerjanya Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Disnakerda Sulbar Maddareski Salatin mengatakan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan dilaksanakan setiap tahun. Kenapa setiap tahun dilaksanakan? Karena keikutsertaan pekerja dan buruh di Sulbar dengan BPJS ketenagakerjaan belum sesuai harapan. Meskipun ada beberapa sektor yang melampaui target.

“Di Sulbar, keikutsertaan pekerja dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Olehnya, kita secara terus menerus melakukan sosilaisasi kepada perusahaan dan pekerja untuk mengikuti program ini,” ujarnya dihadapan 50 orang peserta dari unsur pemerintah kabupaten dan provinsi serta pekerja dan buruh.

Berdasarkan data 2019, lanjut Maddareski, jumlah angkatan kerja di Sulbar saat ini sebanyak 662.667 orang dari 1.380.256 penduduk. Kabupaten Mamuju sebanyak 134.460 orang, Mamuju Tengah 64.255 orang, Pasangkayu 84.839 orang, Mamasa 84.309 orang, Majene 80.64 orang serta Kabupaten Polman 214.740 orang angkatan kerja. Sementara jumlah pengangguran terbuka sekira 20.838 orang atau 3.18 persen.

“Dengan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini melanda, banyak pekerja yang dirumahkan dan sebagainya, sehingga jumlah pengangguran kita makin meningkat. Kita perkirakan peningkatannya sekitar 4 persen. Semua ini menjadi tangung jawab kita bersama. Kita harus berperan untuk memberikan solusi kepada stakeholder agar jumlah pengangguran terbuka tidak bertambah,” ujarnya.

Ia menambahkan, manfaat yang dirasakan bagi pekerja jika mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sangat besar. Bukan saja untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan keluarga pekerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, banyak kemudahan yang akan diberikan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja jika sudah terdaftar sebagai anggota. Olehnya, perusahaan diharap untuk mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan.

“Banyak manfaat yang pekerja dapatkan jika terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kalian harus mensosialisasikan program BPJS ketenagakerjaan ini kepada para pekerja di lingkungan dan tempat kerja kalian agar semua pekerja bisa memahami fungsi dan manfaat BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Maddareski berharap, 2021 Pemprov Sulbar kembali memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai non PNS. Dimasa pandemi covid-19, pegawai non PNS di pemprov Sulbar harus menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang perlindungan semua pekerja yang ada di Sulbar.

“Saya melihat, semua kabupaten se-Sulbar sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait perlindungan BPJS ketenagakerjaan. Ini sangat positif untuk pekerja kita,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed