oleh

Perkuat Kinerja Majelis Pengawas Notaris

MAMUJU – Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulbar menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) notaris dan MPD notaris mengenai penguatan kinerja Majelis Pengawas Notaris (MPN) Sulbar di Hotel Berkah Mamuju, Selasa 25 Mei 2021.

Kegiatan ini membahas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris.

Kadiv Yankum Kemenkumham Sulbar Alexander Palti mengatakan, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 ini, menggantikan Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur terkait Pemeriksaan MPN dimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait pemeriksaan laporan, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris yang disampaikan masyarakat dengan delik aduan.

Dalam Permenkumham ini, laporan dapat berasal dari masyarakat selaku pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, dapat juga berasal dari MPN atas hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan atau fakta hukum lainnya.

“Perubahan Permenkumham ini dilakukan untuk memperkuat tugas dan kewenangan MPN khususnya MPD sebagai ujung tombak pengawasan yang berada di garda terdepan. Dengan begitu diharapkan Majelis Pengawas dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dalam pembuatan akta autentik, serta peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan jabatan notaris,” ujarnya.

MPN, lanjut Alexander, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang jabatan notaris.

“Kata suatu badan terkandung maksud sebagai suatu lembaga yang hakekatnya melaksanakan sebagian dari kewenangan Menkumham dibidang kenotariatan, khususnya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, urgensi perubahan Permenkumham ini karena belum seragamnya proses pemeriksaan notaris oleh MPN di setiap jenjang. Serta semakin banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun perilaku notaris yang terkena tindak pidana.

“Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan terhadap notaris belum mengakomodir kebutuhan dan perkembangan hukum terhadap pembinaan dan pengawasan terkait perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris,” ujarnya.

Keberadaan Majelis Pengawas tidak boleh hanya dipahami sekedar memeriksa administrasi notaris. Perannya lebih dari itu yaitu mewakili Menkumham untuk memastikan produk layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Saat ini, di Sulbar terdapat satu MPW dan dua MPD, yaitu MPD Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar. Kita berharap tim MPW dan MPD dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan dapat bersinergi antar seluruh unsur di dalamnya,” tutupnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kabidkum Polda Sulbar Kombes Pol Winarto dan Ketua Pengurus Daerah Notaris Kabupaten Mamuju Susi Ua’ Saruran. Pesertanya para notaris, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan MPD. (ian/jsm)

Komentar

News Feed