oleh

Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida

POLEWALI – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Polewali Mandar akan memperketat pengawasan. Hal ini untuk mengantisipasi kasus jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Polman dibawa ke luar daerah. Langkah pertama dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan monitoring dan evaluasi terkait keberadaan distributor dan pengecernya yang berada di tingkat kecamatan.

Komisi KP3 diketuai Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Polman Sukirman Saleh beranggotakan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan), Hassani, Kepala Inspektorat Ahmad Syaifuddin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muh Akbar, Kepala Disperindagkop Agusnia Hasan Sulur, Kabid Sarpras Distanpan Muh Yunus, Kasat Reskrim Polres Polman AKP Syaiful Isnaini dan Kasi Intel Kejari Polewali I Max Namara.

Ketua KP3 Polman, Sukirman Saleh mengatakan adanya informasi penjualan jatah pupuk bersubsidi Polman ke luar daerah pihaknya langsung mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Dalam rapat ini pihaknya sepakat tim KP3 Polman bersepakat melakukan penelusuran informasi tersebut.

Hal sama dikatakan Kepala Distanpan Polman Hassani mengatakan salah satu upaya yang dilakukan dengan pengumpulan data dari distributor dan penyalur. Sehingga akan ketahuan selisi data nanti dilevel mana pupuk tersebut berkurang.

Sementara Kabid Sarpras Distanpan Muh Yunus menyampaikan dalam waktu dekat ini KP3 akan turun melakukan monev melakukan pengawas terhadap penyimpanan, pengedaran, penggunaan pupuk dan pestisida.

“Komisi pengawasan pupuk dan pestisida juga bertugas memeriksa jenis, mutu, jumlah, serta alat yang dilakukan dalam kegiatan penyimpanan. Penggunaan pupuk dan pestisidanya memastikan keberadaan pupuk dari produsen sampai ke distributor hingga ke pengecer. Ini yang akan dimonitor apakah tersalur atau seperti apa,” terang Muh Yunus.

Lanjutnya, dari hasil rapat ini ada beberapa kesimpulan yang disepakati yakni distributor harus punya kendaraan khusus dalam pengangkutan pupuk. Karena di khawatirkan terjadi penyelewengan dan kalau ada tandanya pasti mereka akan ragu.

Kemudian juga harus ada gudang penyimpanan agar setiap petani butuh pupuknya langsung tersedia tidak mesti mengambil dulu di gudang inti baru disalurkan. Distributor dan pengecer harus punya gudang agar kualitas juga terjaga.(arf/mkb)

Komentar

News Feed