oleh

Peran PAD Dalam Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

-Opini-2.324 views

Oleh: Nicolas Torano, SH, M.Sc
– Alumni Hiroshima University
– Peserta Penyetaraan RLA dengan PKN Tk. II Angkatan II Tahun 2020

SALAH satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah, adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Makin tinggi rasio PAD terhadap pendapatan daerah, makin maju dan mandiri daerah tersebut.

Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, dan sumber lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

Sedangkan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah, PAD adalah salah satu item dari Pendapatan Daerah selain Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti Dana Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun waktu 14 tahun Provinsi Sulawesi Barat, PAD belum dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, total PAD Provinsi Sulawesi Barat hanya 16 % dari total Pendapatan Daerah. Ini berarti bahwa Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah masih sangat tergantung pada APBN yang disalurkan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Trasfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), serta Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Menyikapi kondisi tersebut di atas, maka merupakan tanggung jawab segenap unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan intensifikasi PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, maka sebenarnya peluang untuk meningkatkan PAD masih sangat terbuka. Adalah merupakan tanggungjawab moral segenap unsur pemerintah provinsi untuk senantiasa melakukan upaya-upaya terobosan dan inovasi serta inisiatif untuk memaksimalkan PAD dengan elegan, tanpa membebani masyarakat umum maupun dunia usaha dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah. Peluang terbesar untuk melakukan peningkatan PAD terletak pada retribusi yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelayanan Kepelabuhanan di Provinsi Sulawesi Barat menjadi sebuah potensi yang perlu memperoleh perhatian, potensi ini mempunyai prospek yang menjanjikan sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun IKN baru di Pulau Kalimantan, sehingga kebutuhan bahan tambang pasir dan batuan di wilayah tersebut akan meningkat pesat. Ini adalah sebuah peluang yang harus ditangkap oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam jangka pendek, perlu dibuat kebijakan untuk melakukan percepatan peningkatan peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan pelabuhan, khususnya pelabuhan yang dapat melayani angkutan bahan tambang pasir dan batuan. Kemudian juga perlu dilakukan penyusunan rencana pengelolaan pelabuhan terkhusus pada pelabuhan yang dapat menunjang perusahaan pertambangan sehingga distribusi hasil tambang dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan memiliki sumber pendapatan yang baru melalui pungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Sebagai catatan, dalam pelaksanaan pungutan retribusi tersebut, pemerintah daerah harus senantiasa memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. (***)

Komentar

News Feed