JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 tidak mencapai target.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepanjang tahun 2021, BLT Dana Desa hanya dibagikan kepada 5,62 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 70,29 persen dari target 8 juta KPM.
Artinya, realisasi program ini hanya Rp 20,24 triliun dari pagu anggaran Rp 28,8 triliun. “Harusnya tahun 2021 ini ada 8 juta KPM, tapi realisasinya hanya 5,62 juta keluarga,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD, Selasa 25 Januari 2022.
Sri merinci, komposisi BLT Dana Desa terbesar diterima oleh petani sebanyak 3,26 juta KPM. Disusul pedagang dan UMKM sebanyak 238.430 KPM. Nelayan dan buruh nelayan sebanyak 190.640 KPM, Buruh pabrik sebanyak 106.680 KPM.
“BLT Dana Desa juga diberikan kepada guru sebanyak 10.330 KPM dan sisanya kelompok profesi lain yakni 1,75 juta KPM,” terangnya.
Menurut Sri, ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni karena masyarakat desa sudah tidak lagi terdampak dari pandemi Covid-19 atau karena masalah teknis di lapangan.
Untuk itu, Kementerian Keuangan memberikan keleluasan kepada desa untuk mengatur penggunaan dana desa. “Bila dirasa desa sudah mandiri atau tidak perlu menggunakan dana desa untuk BLT, maka dana desa tersebut bisa direalokasi ke desa lain,” ujarnya.
Sri menjelaskan, realokasi dana desa ini bisa dianggarkan jika kebutuhan BLT Dana Desa kurang dari 40 persen di wilayahnya. Syaratnya masih dalam kabupaten yang sama dan mendapatkan persetujuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
“BLT Dana desa bisa direalokasi antar desa selama masih 1 kabupaten, tapi harus dapat rekomendasi dari Pemda,” terangnya.
Sementara itu total dana desa yang digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 di desa sebanyak Rp 5,76 triliun. “Angka ini 99,98 persen dari pagu anggarannya. Sehingga penyaluran dana desa sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 71,85 triliun,” jelasnya. (fin)
