oleh

Peningkatan Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Rangka Mendorong Perekonomian di Kabupaten Majene

MAMUJU — Pandemi Covid 19 ditambah lagi bencana alam yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Majene dan Mamuju memberikan kontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan bagi ekonomi di Sulbar. 

Dampak ekonomi salah satunya dirasakan secara signifikan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Peningkatan Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Rangka Mendorong Perekonomian di Kabupaten Majene

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah, Mutia Farida, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) Sulbar saat pembukaan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mengusung tema Peningkatan Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Majene, 24 Februari 2021.

Peningkatan Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Rangka Mendorong Perekonomian di Kabupaten Majene
MATERI. Kadiv Administrasi Kantor Wilayah Mutia Farida saat menyampaikan materi dihadapan peserta.

Mutia menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman, UMKM terbukti tahan banting menghadapi krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997. Meskipun UMKM memiliki banyak kelebihan, Mutia mengingatkan bahwa UMKM di Indonesia umumnya masih bermodalkan harta dan kekayaan pribadi pendirinya. Hal ini jelas mengganggu kelangsungan UMKM. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang efektif, maka UMKM sudah waktunya berbentuk badan usaha formal.

Selaku perpanjangan tangan Kumham RI di Sulbar, Mutia berharap UMKM yang ada di Kabupaten Majene dapat bertransformasi menjadi badan usaha berbadan hukum agar fondasi usaha yang dimiliki akan semakin kuat dan pada akhirnya dapat juga bersaing dengan industri nasional bahkan dunia.

Sebagai peserta pada kegiatan ini yaitu PT, CV, YAyasan, Koperasi sebagai pengguna layanan administrasi hukum umum. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini, diisi dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Administrasi, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Akademisi Universitas Sulbar, serta Nur Hidayah, Notaris Kabupaten Majene.

Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti sebagai penyelenggara kegiatan menjelaskan, undangan sebelum diregistrasi sebagai peserta, terlebih dahulu harus melakukan Rapid Test Covid 19 oleh tim tenaga kesehatan serta tidak diperkenankan masuk jika tidak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antar peserta kegiatan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi barat selama berada di Kabupaten Majene sejak Senin, 23 Februari 2021.

Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Kegiatan Promosi Dan Diseminasi Kekayaan Intelektual lebih menyasar para pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan mahasiswa.

Peserta tersebut dipilih dengan tujuan agar di Kabupaten Majene terus berkembang industri ekonomi kreatif yang dapat menyokong perekonomian di Kabupaten Majene. Acara yang turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah H. Masriadi Nadi Atjo tersebut, dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, H. Anwar N. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dalam sambutan pembukaannya, Anwar mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki, agar mendapatkan perlindung hukum. (ian)

Komentar

News Feed