oleh

Pengurus IPKN Sulbar Dilantik

MAMUJU – Usai diresmikannya Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Februari 2020, Dewan Pengurus Nasional (DPN) IPKN melantik pengurus IPKN wilayah timur secara virtual.

Kegiatan utama pelantikan IPKN wilayah Sulbar berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Kamis 15 Oktober dan diikuti 12 pengurus IPKN Sulbar periode 2020 sampai 2023.

Pengurus IPKN Sulbar Dilantik

Ketua Umum DPN IPKN, Bahrullah Akbar menyampaikan, IPKN adalah organisasi profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara dengan status sebagai Badan Hukum Perkumpulan.

Bahrullah menjelaskan, Pembentukan IPKN ini juga upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa, yang mengatur bahwa BPK bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa.

“IPKN ini menyatukan elemen profesi, praktisi, dan akademisi untuk menyamakan persepsi dan sinergi, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ke arah yang lebih baik,” kata Bahrullah melalui Vidio conference.

Ketua BPK Perwakilan Sulbar yang sekaligus dilantik sebagai Ketua IPKN Sulbar, Hery Ridwan mengungkapkan, pengurus IPKN Sulbar yang dilantik diambil dari berbagai unsur, seperti Pimpinan Bank Indonesia (BI) Sulbar, akademisi, Inspektur Pemprov Sulbar, pimpinan dan pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar.

“Kami juga libatkan pejabat di lingkungan BPK Sulbar dan anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Sulbar, agar bisa mengoptimalkan kinerja IPKN ini,” ujar Hery.

Hery menyampaikan, IPKN merupakan organisasi inisiasi BPK RI selaku instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara, yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Kami berharap IPKN kedepannya bisa membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Sulbar untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” pungkas Hery. (m5/jsm)

Komentar

News Feed