oleh

Pengkaderan

TANGGAL 5 Februari 2021 merupakan Milad HMI ke-74. Rasanya ingin kembali mengulang masa-masa proses pengkaderan di Himpunan Hijau Hitam yang didirikan Lafran Pane ini.

Walaupun sudah 25 tahun, rupanya gelora itu masih tetap ada di dada ini.

Pengkaderan

Sebab di HMI diri ini belajar beroganisasi, belajar berkomitmen pada perjuangan dengan bekal Yakin dengan Ilmu, Usaha dengan Iman dan sampai dengan Amal. Di HMI juga diri ini diajarkan untuk berjiwa baja.

Karena di HMI yang merupakan organisasi pengkaderan, kitalah yang mengarahkan diri mau ke mana dan akan mejadi apa, sesuai minat dan bakat kita.

Proses pengkaderan dimulai dari Latihan Kepemimpinan I (LK 1 / Basic Training), LK 2 (Intermediate training), hingga LK 3 (Advance Training). Selain itu ada pula pelatihan-pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga otonom milik HMI, sehingga tahapan prosesnya jelas, terukur dan tentunya menantang.

Demikian pula untuk menjadi pengurus HMI, harus dimulai dari tingkat komisariat, lalu naik ke tingkat Pengurus Cabang, Pengurus Badko atau Pengurus Besar (PB-HMI). Semuanya ada prosesnya, ada perjuangannya.

Seandainya di partai politik saat ini mengikuti pola pengkaderan, tentu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang matang dalam berorganisasi. Pemahaman terhadap dinamika dalam organisasi telah teruji, sehingga menjadi dewasa dalam menyikapi perbedaan di internal organisasinya. Sebab saat ini banyak partai yang ditempa gejolak internal yang boleh jadi karena permasalahan kepemipinan di internal partainya, membuat sibuk mengurus konflik internalnya, lalu lupa permasalahan rakyat.

Saat menjadi kepala daerah, kader partai tidak hanya bermodal popularitas, warisan atau modal financial saja, namun dipilih karena sudah benar-benar matang, karena telah digembleng dengan dinamika partai mulai dari level bawah, menengah hingga mencapai level puncak organisasi.

Sebagaimana dulu di zaman Presiden Soeharto, politik menjadi wilayah orang yang telah mapan berpikir, mapan berorganisasi dan mapan dalam pendidikan. Tidak ada anak muda yang baru tamat kuliah langsung menjadi kepala daerah atau anggota dewan. Semuanya benar-benar terseleksi. Zaman itu yang menjadi menteri adalah mereka yang bergelar Doktor dan Professor, sehingga benar-benar pakar di bidangnya. Jika ada yang berpendidikan Sarjana dan Magister, maka pasti sang menteri terpilih adalah mereka yang telah matang berorganisasi, baik ketika menjadi mahasiswa maupun saat bergabung di partainya.

Bahkan untuk level Bupati saja, benar-benar disaring. Jika Bupatinya pensiunan TNI-POLRI, maka paling rendah telah berpangkat kolonel. Jika Bupatinya dari kalangan sipil, ia merupakan mantan Rektor atau Birokrat yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun memimpin.

Kata Bung Hatta, betapa pentingnya pengkaderan dalam kepemimpinan bangsa, agar melahirkan pemimpinan yang benar-benar kapabel sehingga mampu menjadi solusi terhadap persoalan bangsa dan rakyatnya.

Lantas, apakah kaum muda tidak bisa menjabat? Tidak juga.

Buktinya B.J. Habibie menjadi Menteri di usia 42 tahun. Bahkan Baharuddin Lopa saat menjadi Bupati Majene, usianya baru 25 tahun. Namun yang dilihat dari mereka bukanlah usia, namun kematangannya dalam memimpin.

Kembali ke proses pengkaderan di HMI, syarat seorang kader menjadi Ketua Cabang, harus sudah mengikuti LK 2 (Intermediate training) dan telah berpengalaman menjadi pengurus di komisariat yang merupakan tingkatan kepengurusan terendah di HMI. Begitu seterusnya hingga ke level kepengurusan di Badko dan PB HMI.

Bahkan sepengetahuan saya, di HMI keberhasilan seorang ketua di semua level, bukan diukur dari keberhasilannya mempertakan kekuasaannya, namun ia dianggap berhasil jika mampu mengkader yuniornya untuk meneruskan tongkat estafet.

Bahkan untuk kepengurusan di tingkat Badko dan PB HMI, kader akan malu, jika belum mengikuti Lemhanas. Karena melalui Lemhanas, kader HMI akan mempunyai wawasan kebangsaan yang kokoh. Bukan hanya sekedar paham masalah sosbudkam, namun juga tahu permasalahan geopolitik di tingkat global maupun internasional. Padahal mereka masih level mahasiswa, bukan pejabat publik.

Teringat saat masih di Ambon, tiap senior kami (di HMI dipanggil Kanda/Yunda) yang ada di Badko Malirja (Maluku Irian Jaya), seusai mengikuti Lemhanas, mereka pun membagikan pengalamannya kepada kami yang masih di level Komisariat dan Cabang. Tujuannya agar kami juga memiliki wawasan yang sama. Sebab belum tentu semuan kader bisa mencapai puncak level karir berorganisasi hingga level PB HMI.

Dan itu saya alami, ketika kerusuhan Ambon 1999, saya hanya bisa berkarir sampai level ketua Kominasiat. Saat itu, di tengah kerusuhan, saya lebih memilih bekerja sebagai wartawan di Ternate Post agar bisa mengumpulkan biaya untuk melanjutkan kuliah ke Surabaya. Namun sebagaimana ajaran para senior saat itu, tak masalah berpangkat kopral (istilah bagi yunior di Komisariat), namun harus memiliki jiwa dan komitmen Jenderal (istilah bagi kader HMI yang sampai menjadi pengurus PB HMI).

Selamat milad HMI, tetaplah menjadi organisasi kader yang independen. Yakin Usaha Sampai. (***)

Komentar

News Feed