oleh

Penghargaan Enam Kali WTP

MAMUJU – Pemprov Sulbar menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 dengan capaian, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP Pemprov Sulbar merupakan capaian ke enam kalinya. Tidak lepas dari peran semua elemen di pemerintahan.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengharapkan apresiasi itu menjadi motivasi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih baik, sesuai aturan.

Karenanya, proses penerimaan penghargaan kemarin dirangkaikan dengan rapat evaluasi dan pengendalian lingkup Pemprov Sulbar. Rapat tersebut bertujuan mengevaluasi pencapaian APBD triwulan ke IV.

“Kita harus terus berupaya mendorong percapaian kinerja pada triwulan IV tahun 2020, serta mempersiapkan kegiatan sebelum tahun 2021,” terang Ali, Senin 12 Oktober.

Gubernur menginginkan kinerja 2020 nantinya juga mendapatkan Opini WTP.

Karenanya dalam merealisasikan anggaran tahun ini, selalu mengacu arahan pemerintah pusat, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

“Hampir sebagian besar diarahkan pada upaya penanggulangan dampak pandemi covid-19. Sekitar 50 persen dana APBD tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan dampak covid di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi,” urai gubernur.

Menurutnya, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap program prioritas serta pencapaian target kerja dalam RPJMD, namun pihaknya tetap bekerja keras untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan kegiatan lain yang telah direncanakan dengan segara keterbatasan.

“Bagaimana kita bisa memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan, dan memastikan usaha mikro tetap berjalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Gubernur pun mengingatkan jajarannya untuk fokus menyelesaikan triwulan IV tanpa cacat. Penting kata dia, agar OPD memelihara semangat kerja disertai kesungguhan mendahulukan kepentingan masyarakat.

“Yang sangat penting juga, merubah kebiasaan menunda pekerjaan, menganggap pekerjaan terlambat selesai sebagai hal biasa,” ujar mantan bupati Polman dua periode ini.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Imik Eko Putro menjelaskan pemberian penghargaan dari Kemenkeu didasari atas kesesuaian, kepatuhan, serta efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2019.

Salah satu tolak ukur adalah kinerja, atau serapan anggaran dari setiap OPD, utamanya yang mengelola APBN.

Seperti triwulan III tahun ini, realisasi APBN di Sulbar telah mencapai angka 63,6 persen dari pagu Rp 2,78 triliun. Khusus APBN yang dikelola Pemda mencapai 75 persen.

“Capaian ini relatif lebih baik daripada daerah lain, sehingga pada triwulan IV masih ada 25 persen lagi. Mohon dukungan instansi yang ada di Sulbar. Mari kita upayakan administrasi, harus teliti jangan sampai ada kesalahan,” imbuhnya. (imr/rul)

Komentar

News Feed