oleh

Pengesahan APBD Sulbar 2022 Tunggu Hasil Asistensi Kemendagri

MAMUJU – Seharusnya, Ranperda APBD Sulbar tahun 2022 sudah disahkan menjadi Perda. Namun hingga kini, belum ada hasil asistensi rancangan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar menjelaskan, persetujuan bersama antara Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar sudah dilakukan, Selasa 30 November lalu. Namun demikian, bukan berarti APBD Sulbar Tahun 2022 sudah dianggap sah. Sebab masih harus melalui proses asistensi di Kemendagri, sebagaimana Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022.

Dengan penetapan pada akhir November, sebagai batasan yang diberikan Kemendagri, berarti Pemprov maupun DPRD Sulbar telah lepas dari ancaman denda yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah hak keuangan Pemprov maupun DPRD Sulbar. “Proses asistensi ini 14 hari kerja setelah diserahkannya hasil persetujuan Ranperda APBD ke Kemendagri,” terang Arianto.

Jika berhitung sejak paripurna persetujuan bersama Ranperda APBD 2022, yakni 30 November 2021, maka seharusnya per 20 Desember hasil asistensi tersebut sudah selesai. Dengan begitu, Pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Sulbar dapat kembali mengagendakan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Kemendagri terhadap Ranperda APBD 2022.
Namun, hingga sore kemarin, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana pun mengaku belum menerima hasil asistensi dimaksud. “Saya belum terima, kita juga masih menunggu,” ungkapnya.

Begitu pun Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi, mengaku belum menerima hasil asistensi. Hemat politisi Partai Demokrat ini, setelah adanya hasil evaluasi Kemendagri maka DPRD Sulbar dapat mengagendakan rapat untuk menyesuaikan kembali Ranperda APBD sebelum disahkan menjadi Perda. “Itu kan (hasil asistensi) kita berdasarkan dari pusat,” tutur Suraidah.

Karenanya ia berharap hasil asistensi tersebut bisa secepatnya diterima. Sehingga pihaknya memiliki banyak ruang untuk melakukan penyesuaian hasil evaluasi Kemendagri. Sebab sebelum melakukan pengesahan APBD, tetap harus merujuk hasil evaluasi Kemendagri. (imr/dir)

Komentar

News Feed