oleh

Penertiban APK Dinilai Terlambat

MAMUJU – Sudah hampir sebulan masa kampanye berjalan, Alat Peraga Kampanye (APK) milik masing-masing paslon baru ditertibkan.

Keterlambatan penertiban itu dikarenakan terjadi tarik ulur antara Bawaslu Mamuju dan KPU Mamuju terkait penanganan APK. Ditambah, anggaran penertiban bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mamuju, terlambat dikucurkan.

Anggota Bawaslu Mamuju, Sitti Mustikawati mengatakan, Bawaslu Mamuju tidak memiliki anggara penertiban. Seharusnya Satpol PP yang sediakan.

“Penertiban dilakukan setelah Satpol PP memiliki anggaran. Baru kami, bergerak semua,” kata Mustikawati, saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurut Mustikawati, APK yang diturunkan tidak sesuai dengan PKPU dan kesepakatan KPU dengan pihak paslon.
Contohnya, mengenai gambar, ukuran dan lokasi pemasangan APK.

“Penertiban ini dilakukan serentak di semua kecamatan di Mamuju. Khusu, Bonehau dan Kalumpang, baru dilakukan hari ini (kemarin,red) karena keterbatasan personel,” ujar Mustikawati.

Anggota Bawaslu, faisal Jumalang menyebutkan, pantauan beberapa kecamatan melalui Panwascam tidak ada terjadi gesekan antara petugas dengan pendukung paslon. Sebab, petugas melakukan pendekatan persuasif.

“Di Kalukku baru sepuluh desa tertib. Masih ada empat desa. Sondoang, Keang, Bunde dan Belang-belang. Terkendala akses dan cuaca,” pungkasnya (m2/jsm)

Komentar

News Feed