oleh

Pemulihan Pascabencana, Dewan Sodor Sejumlah Rekomendasi

MAMUJU – Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana DPRD Sulbar mendesak esksekutif berkoordinasi ke pusat, mendorong lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Pemulihan Pascabencana.

Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi menjelaskan Inpres tersebut sebagai dasar untuk melakukan percepatan penanganan bencana Sulbar yang dinila belum optimal. Sekaligus jadi pegangan bagi masyarakat akan jaminan penanganan bencana hingga tuntas.

Pemulihan Pascabencana, Dewan Sodor Sejumlah Rekomendasi

Rekomendasi lainnya, terkait penyediaan rumah layak huni sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM Perumhan Rakyat dan Permendagri 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM.

“Setiap warga negara korban bencana berhak memperoleh rumah layak huni standar penempatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Harus juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan kajian akademik yang dibutuhkan serta kelayakan pemanfaatan dengan pertimbangan aspek kultural,” tegas Suraidah, awal pekan ini.

Dewan juga mendesak Pemprov Sulbar membuat payung hukum terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P). Tak kalah pentingnya adalah lebih serius lagi melakukan aksi-aksi pencegahan. Salah satunya, dengan menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai bentuk kesiapan menghadapi bencana kedepannya.

“Sehingga jika terjadi bencana sudah ada kesiapan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dalam penanganan bencana,” terang legislator Partai Demokrat itu.

Soal pendanaan, dewan meminta pihak eksekutif untuk menyediakan anggaran khusus bagi kabupaten terdampak dalam menyelesaikan sejumlah persoalan kebencanaan, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Minimal, kata Suraidah, memanfaatkan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD 2021. Anggaran ini sudah selayaknya dipergunakan. Dapat pula melakukan penjajakan sumber dana dari luar misalnya mendorong agar memaksimalkan program CSR bagi lembaga perusahaan, bahkan sumber dari lembaga donor internasional.

“Selain itu, agar membuka keterisoliran desa serta melakukan relokasi terhadap desa yang berada di lokasi rawan bencana. Penting juga kedepanya agar menetapkan lokasi atau titik-titik rawan bencana, tentunya disertai mitigasi bencana,” imbuh Suraidah.

Gubernur juga didorong melakukan evaluasi terhadap Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Sulbar. Salah satunya untuk memastikan realisasi rekomendasi Pansus.

“Saya menekankan agar hasil rekomendasi ini tidak hanya sekadar menjadi rekomendasi saja. Harus ditindaklanjuti ke masing-masing OPD,” tegas Suraidah. (imr/rul)

Komentar

News Feed