oleh

Pemprov Sulbar Kembali Terima Opini WTP

MAMUJU – Badan Pemeriksaan Keu angan (BPK) Perwakilan Sulbar, kembali memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar.

Pemberian opini WTP tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan LKPD Pemprov Sulbar tahun anggaran 2021.

Selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK RI juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan guna memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas LHP LKPD yang diterbitkan BPK.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa menyerahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2020 dan LHP kinerja atas efektivitas
program peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan melalui Kepala Perwakilan BPK Sulbar, Hery Ridwan dalam Sidang Paripurna DPRD Sulbar, Senin 31 Mei di Mamuju.

Dori Santosa menyampaikan, International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) telah menetapkan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) Nomor 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions–making a difference to the lives of citizens.

ISSAI Nomor 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik.

“Selain memberikan opini mulai saat ini LHP atas laporan keuangan juga menyampaikan penilaian atas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kinerja pemerintah dan dikenal sebagai Long Form Audit Report (LFAR),” ujar Doni.

Sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemberian opini atas kewajaran LKPD didasarkan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan; (3) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2020 pemerintah provinsi sulawesi barat telah sesuai dengan SAP berbasis Akrual, telah diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” beber Doni.

BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulbar, antara lain pengelolaan kas pada sekolah negeri (SMAN dan SMKN) tidak memadai, kekurangan volume pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa, penatausahaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan, penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

“Selain itu, dalam hasil pemeriksaan kinerja ditemukan pemasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian efektivitas program antara lain perencanaan program belum berdasarkan analisis yang memadai dan prioritas anggaran, Pemprov Sulbar belum melakukan mitigasi faktor penghambat capaian kemantapan jalan dan hasil monitoring dan evaluasi atas target dan pelaksanaan
program belum didukung dengan laporan,” ungkapnya.

Dori Santosa mengingatkan, Gubernur Sulbar beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004.

“Kami juga mengingatkan agar Pemprov Sulbar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” jelasnya.

Dori Santosa menyampaikan, bahwa capaian Opini WTP yang telah dipertahankan tujuh kali berturut-turut akan lebih bermakna jika diikuti dengan peningkatan kesejahteraan
rakyat di Sulbar, serta berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan dapat
memanfaatkan hasil pemeriksaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

Pemerintah Sulbar lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK demi perbaikan tata kelola keuangan daerah, pemerintah Sulbar dapat melaksanakan program-program unggulan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulbar. (ajs)

Komentar

News Feed