oleh

Pemkab Dinilai Tak Tegas Hadapi Wajib Pajak Nakal dan Setoran Retribusi

PASANGKAYU–Rapat paripurna DPRD Pasangkayu sedikit tegang. Pasalnya, Fraksi Gerindra langsung menuding jika Pemkab tidak tegas dalam menghadapi wajib pajak nakal, begitu juga setoran retribusi yang tidak jelas.

Salah seorang anggota Fraksi Gerindra DPRD Pasangkayu Hamza, langsung meminta ketegasan Pemkab dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. ”Sejauh ini belum jelas data penunggak pajak, dan retribusi. Tidak ada juga upaya penagihan,” terang Hamzah dalam rapat pemendangan fraksinya, akhir pekan lalu.

Menurut Hamzah, fraksinya perlu mendapatkan jawaban langsung dari bupati. Sanksi apa yang sudah diberikan kepada wajib pajak dan penyetor retribusi yang nakal. “Kami juga meminta pemerintah daerah serius menginventarisasi aset daerah. Masih banyak aset daerah yang tidak jelas kondisi dan keberadaanya,” ungkap Hamzah.

Menanggapi permintaan fraksi Gerindra ini, wakil Bupati Pasangkayu, Muhammad Saal yang mewakili bupati, mengakui bahwa semua sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih lemah. Ia menyadari betul kalau pemerintah mestinya mendorong segala potensi untuk menghasilkan PAD. “Sektor mana pun yang bisa mendapatkan pendapatan secara sah harus kita gali,” jawab Saal.

Usai rapat, Saal yang ditemui mengatakan, syukur Alhamdulillah semua fraksi menerima. Untuk sempurnanya sebuah Ranperda tentu ada pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan sisa waktu yang ada.

Guna kelancaran penyempurnaan Ranperda, Saal berharap dan menginstruksikan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk tidak meninggalkan Kota Pasangkayu. Ia juga berharap selalu bersinergi dengan Banggar DPRD guna melakukan pembahasan lebih lanjut. (r2)

Komentar

News Feed