oleh

Pemkab Polman Resmi Buka Pendaftaran PMI

POLEWALI – Lindungi masyarakat yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Pemkab Polewali Mandar buka pendaftaran resmi bagi masyarakat yang ingin jadi PMI di negeri jiran. Kebijakan ini dilakukan karena banyaknya warga Polman yang menjadi PMI secara ilegal. Sehingga sering menjadi masalah saat mereka bekerja di luar negeri.

Kepala Dinas Tramigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Polman Abdul Salam mengakui tak dapat di pungkiri banyak masyarakat Polman yang memilih menjadi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Sehingga Pemkab Polman mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam hal ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Abdul Salam ditemui usai rapat penetapan, perlindungan serta pencegahan non prosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Polman di ruang pola Kantor Bupati Polman, Selasa 18 Februari.

Rapat ini dibuka Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan dihadiri oleh Asisten I Pemkab Polman Sakinah dan Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Ketenagakerjaan Firdaus.

“Kita hadir agar masyarakat tidak lagi berangkat secara ilegal. Karena sebelumnya kita sudah pernah kesana melihat kondisi warga kita yang ada di Malaysia. Ada beberapa orang tertimpah masalah karena berangkat ilegal,” terang Abdul Salam.

Lanjutnya, selama ini banyak yang berangkat meski tanpa izin dari Kadesnya. Berdasarkan data yang dihimpun ada ribuan masyarakat Polman yang menjadi pekerja migran di Malaysia secara ilegal.

Lebih jauh, Abdul Salam mennyampaikan sudah ada 12 perusahaan yang siap melakukan perjanjian kontrak kerja dengan masyarakat yang akan berangkat.

“Pendaftaran terbuka mulai 18 Februari sampai dengan 20 Maret. Calon PMI hanya dibebankan biaya medical cek up sementara biaya berangkat ditanggung pemkab,” terang Abdul Salam.

Rencananya, Pemkab Polman akan memberangkatkan 1.000 orang PMI ke Malaysia melalui jalur pelayaran Perdana Silopo ke Sandakan Sabah Malaysia. Presiden RI Jokowi direncanakan akan melapas keberangkatan PMI Polman ke Malaysia, 24 Maret mendatang.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Ketenagakerjaan Firdaus menyampaikan pemerintah hadir agar masyarakat yang menjadi PMI mendapat kenyamanan sebagai pekerja di Sabah Malaysia. Dengan menjadi PMI yang legal mereka akan mendapatkan penghasilan yang bagus dan perlindungan. Jika berangkat ilegal tentunya pemerintah juga yang direpotkan.

“Prinsipnya pemerintah tidak menyuruh dan tidak melarang tapi mengimbau bahwa sekiranya berangkatlah secara resmi kemudian diproseskan dokumen secara baik,” terang Firdaus.

Lanjutnya, standar gaji bagi setiap PMI yang berangkat melalui jalur resmi sesuai standar upah terendah di Malaysia. Perusahaan yang siap menampung masyarakat Polman adalah perusahaan swasta yang berada dibawah kontrol ketua menteri.

“Awalnya pelayaran perdana dimulai 7 Maret namun pemerintah Malaysia meminta diundur pada tanggal 21 Maret. Itupun tujuannya bukan ke Lahaddatu tapi ke Sandakan. Karena Pelabuhan Lahaddatu masih dibenahi. Setelah komunikasi dengan pemerintah pusat diundur lagi ke 24 Maret direncanakan dilepas presdien,” terang Firdaus. (arf/mkb)

Komentar

News Feed