oleh

Pemberhentian Perangkat Desa, Problem di Majene

MAJENE – Problem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Majene.

Begitu penekanan dalam pertemuan antara Ombudsman Sulbar dengan Pemkab Majene, Kamis 25 Februari.

Pemberhentian Perangkat Desa, Problem di Majene

“Terbanyak pengaduan yang kami terima di Ombudsman adalah permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu,” sebut Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Rujab Bupati Majene, Kamis 25 Februari.

Menurutnya, menguat indikasi bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dikarenakan lemahnya akuntabilitas penyelenggara,” imbuh Lukman.
Karenanya, Ombudsman kedepan akan menunjuk salah satu desa di Majene sebagai percontohan dalam penerapan program “Desa Peduli Pelayanan Publik”.

Lukman juga menyarankan agar bupati Majene memerintahkan dinas pemerintahan desa untuk memaksimalkan sosialisasi dan supervisi terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada pihak kepala desa.

“Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menyimpulkan bahwa masih butuh proses perbaikan dalam pelaksanaan kedepannya,” tegas Lukman.

Bupati Majene, Lukman Nurman mengatakan sejumlah saran maupun kritik terkait pemerintahan desa tersebut sebagai bentuk dukungan bagi pemerintahan di Kota Pendidikan di Sulbar ini.

Bupati pun memanfaatkan pertemuan ini dengan mengutarakan unek-unek terkait kekosongan pejabat defintitif di Pemkab Majene.

“Saya ada kekhawatiran pada bulan berikutnya terkait pelayanan publik. Salah satunya pejabat Sekda Majene, masih diisi penjabat dementara juga merangkap sebagai kepala biro di Provinsi Sulbar. Ada beberapa Kabag, sekretaris dinas, kepala bidang dan seksi yang sudah lama lowong. Saya tidak akan melakukan mutasi, namun yang saya akan lakukan adalah untuk mengisi jabatan kosong, karena saya ingin agar pemerintahan dapat berjalan normal,” urai Lukman.

Menanggapi hal itu, Lukman Umar mengatakan pihaknya bersedia menjadi mediator ke Mendagri terkait persoalan pengisian jabatan lowong di Majene. (r2/rul)

Komentar

News Feed