oleh

Pembelajaran Tatap Muka, Siapkah Ambil Resiko?

SEBENTAR lagi sekolah tatap muka akan diberlakukan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yaitu Mendikbud, Mendagri, Menag, dan Menkes, sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021.

Oleh: Desi Ratna Wulan Sari, M.,Si.
– Alumnus S2 Sosiologi, Fisip, Universitas Indonesia
– Pegiat Literasi

Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan dengan memenuhi syarat. Nadiem menyebut, pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Antara pro dan kontra, sebagian besar orang tua, dan sekolah masih mempertimbangkan. Melihat fakta yang terus bergulir, pasien terpapar virus corona-19 semakin bertambah. Baik yang memiliki gejala maupun yang tidak memiliki gejala.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 497.668 kasus positif Covid-19 sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. Walaupun pasien yang meninggal dan sembuh juga terus mengalami peningkatan.

Resiko yang Dihadapi

Kesiapan pihak sekolah dan orang tua perlu dikaji ulang. Bagaimana mereka mempersiapkan sekolah tatap muka di tengah badai Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda zona menjadi hijau.

Pakar epidemiologi dr. Dicky Budiman, M.Sc.P.H., Ph.D. (Cand.) Global Health Security pernah menyarankan tidak membuka sekolah hingga situasi benar-benar baik. Ia mengatakan sekolah baru boleh dibuka jika situasi pandemi benar-benar bisa terkendali.

Kengerian pada kondisi ‘low awarness’ masyarakat yang semakin terlihat saat pandemik, menjadi salah satu faktor kekhawatiran orang tua saat mengijinkan anak-anaknya ikut pembelajaran tatap muka.

Di tempat publik pun masyarakat banyak yang terkesan abai dengan protokol kesehatan paling dasar seperti penggunaan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Terlebih fenomena digelarnya acara pernikahan, konser musik, dan yang sejenisnya kian ramai.

Hingga, perlu menimbang kembali pembelajaran tatap muka. Jika masyarakat saja sudah mengabaikan ketatnya protokol kesehatan, bagaimana dengan anak-anak peserta didik? Siapkah mengambil resiko menghadapinya?

Menunggu Kesiapan Negara

Kebijaksanaan berbagai pihak, menjadi agenda penting. Apa yang terjadi pada anak didik, menjadi tanggung jawab sekolah dan kita sendiri.

Terlebih, orang tua memiliki peranan penting mengambil keputusan bagi sang anak, apakah akan melakukan pembelajaran tatap muka ataukah tetap memilih pembelajaran jarak jauh. Lantas, bagaimana peran negara dalam mempersiapkan pendidikan tatap muka di masa pandemi ini?

Negara sebagai pemilik kebijakan dan pengatur urusan rakyat wajib melakukan berbagai langkah. Hanya negara yang mampu melakukan testing secara masif kepada seluruh masyarakat. Sehingga jelas setiap individu bebas dari virus Corona-19.
Aturan dan cara implementasi tersistemik, akan lebih mudah pendataan pada wilayah mana saja yang masih besar tingkat penyebarannya, sehingga masih diperlukan pembelajaran jarak jauh. Dan mana wilayah yang tingkat penyebarannya rendah sehingga bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan aman.

Adapun langkah yang perlu diperhatikan dalam menjalankan peran negara dalam mengurus rakyatnya adalah sebagai berikut. Pertama, komitmen semua pihak memutus mata rantai penyebaran virus. Baik individu, masyarakat dan negara. Khususnya negara, menyiapkan kebijakan yang menyentuh semua pihak untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Kedua, negara melakukan edukasi melalui kesadaran pemahaman. Yaitu edukasi spiritual, emosional dan intelektual. Rakyat harus memahami pandemi bagian dari ujian Allah. Mereka juga dibekali pengetahuan terkait pandemi Covid-19.

Ketiga, negara memberi fasilitas penuh dengan memenuhi kebutuhan rakyat yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian masyarakat. Negara memberi insentif yang sesuai kebutuhan masing-masing keluarga agar perekonomian tak mati dan kekurangan untuk bertahan hidup.

Keempat, negara menyediakan kebutuhan guru dan peserta didik dalam mendukung pembelajaran daring. Seperti memenuhi kebutuhan internet, kuota dan saran penunjang lainnya. Tanpa menyulitkan pihak keluarga atau sekolah dengan biaya tersebut. Sebagai bagian dari anggaran negara (baitul mal) yang menjadi tanggung jawab penuh saat pandemi.

Negara harus memiliki paradigma pendidikan yang mampu mewujudkan dan memberikan semua elemen tersebut di atas. Seperti dalam sistem pendidikan Islam, berbeda jauh dengan sistem pendidikan sekuler yang diterapkan saat ini. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia solih yang cerdas iptek serta berkarakter mulia.

Begitu pula dengan kurikulum yang disusun harus merujuk pada tujuan sahih tersebut, yaitu kurikulum yang lengkap dan sesuai dengan jenjang usia. Memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu terapan atau akademis dan tsaqofah Islam. Akidah yang kuat dalam diri siswa dan guru akan terus terjaga, baik dalam kondisi normal ataupun pandemi. Sebab, asas pendidikannya adalah akidah Islam.

Jika penerapan kebijakan dan pelaksanaan aturan secara sistemik dapat dilakukan, keselamatan umat akan terjaga. Keselamatan anak didik sekolah, kekhawatiran orang tua pada kondisi anak-anak di sekolah tidak lagi terjadi. Adanya jaminan negara dalam melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh rakyatnya, menjadi kunci penting menghilangkan resiko terjangkitnya virus Covid-19 secara massal. Wallahu alam bishawab. (***)

Komentar

News Feed