oleh

Pelimpahan Kewenangan Kejati Sulbar Segera Dirampungkan

MAMUJU-Setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Provinsi Sulawesi Barat kini telah memiliki Kejaksaan Tinggi (Kejati) sendiri.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus Dewilmar di Mamuju, Kamis mengatakan pembentukan Kejati Sulbar itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tertanggal 25 Januari 2019.

”Sulbar sudah keluar Kepres tentang berdirinya Kejati sehingga secara otomatis akan berpisah dengan Kejati Sulsel. Pembentukan Kejati Sulbar secara resmi ditandai melalui pelantikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para asisten, Kabag TU dan seluruh pejabat struktural,” kata Firdaus Dewilmar.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar serta seluruh pemerintah kabupaten di daerah itu, atas dukungan sehingga terbentuknya Kejati Sulbar tersebut.

”Kami dari Kejati Sulsel memberikan dukungan penuh dan kami mempersiapkan sebaik mungkin acara pelantikan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulbar dan seluruh bupati yang ada di wilayah Sulbar yang telah memberikan dukungan sepenuhnya atas berdirinya Kejati Sulbar,” ujar Firdaus Dewilmar

Dengan sudah adanya Kejati Sulbar tersebut lanjut Firdaus Dewilmar, maka pelimpahan kewenangan terhadap berbagai perkara yang selama ini ditangani Kejati Sulselbar, secara bertahap akan dilimpahkan ke Kejati Sulbar.

Ia berharap, pelimpahan administrasi dari Kejati Sulsel ke Kejati Sulbar dapat rampung hingga bulan depan.

”Dalam penegakan hukum kan sistemnya sudah ada, jadi tinggal Kajati dan seluruh pejabat strukturalnya akan melaksanakan agenda-agenda penegakan hukum dan agenda pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejati sebagai bagian dari pemerintah,” tuturnya.

”Bulan depan seluruh administrasi yang selama ini berada di Kejati Sulsel akan kami pindahkan ke Kejati Sulbar. Termasuk, seluruh penanganan perkara, baik pidum, pidsus intelijen dan datun pokoknya terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi kejaksaan akan dipindahkan ke Kejati Sulbar,” terang Firdaus Dewilmar.

Namun, Kejati Sulsel tambahnya akan tetap melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap penanganan perkara.

Juga lanjutnya, terhadap proyek pembangunan strategis nasional provinsi dan kabupaten kota di Sulbar, Kejati Sulsel akan tetap melakukan pendampingan dan pengawalan.

“Seperti penanganan perkara korupsi, itu tetap disidangkan di Sulbar hanya rantai koordinasi tetap kita melakukan sinergitas karena terkait administrasi penanganan perkaranya sebagian masih ada di Kejati Sulsel. Tetapi pada tahap dua untuk tahap penuntutannya sudah otomatis berada di Kejari yang ada di Sulbar,” jelas Firdaus Dewilmar.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel Aswar menyampaikan bahwa ia akan segera melakukan pembenahan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan fasilitas pendukungnya.

“Sebagai Kejati baru, tentu masih banyak kekurangan, baik SDM, sarana dan fasilitas pendukungnya. Setelah pelantikan Wakajati hari ini, kami akan segera melakukan pembenahan. Harapannya, tahun ini semua sudah kami selesaikan dalam pengertian apa yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kami dari Kejati Sulsel itu sudah selesai pada akhir tahun nanti,” terangnya.

“Sehingga, nanti pada tahun berikutnya di awal tahun itu kita sudah kebut berbagai kekurangan. Artinya, kami sudah jalani semua sebagai mana layaknya sebuah Kejati pada layaknya di Indonesia,” tutur Darmawel Aswar.

Saat ini lanjutnya, pegawai Kejati Sulbar baru berjumlah 41 orang, yang terdiri dua pejabat Eselon II, yakni Kejati dan Wakajati, 14 pegawai Eselon III dan Eselon IV sebanyak 25 orang.

”Sedangkan yang lain masih dalam proses karena memang tidak mudah mencari pegawai, apalagi Sulbar ini adalah provinsi baru,” kata Darmawel Aswar. (ant)

Komentar

News Feed