oleh

Pekan Ini Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten

JAKARTA–Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat tiga hari. Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan catatan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Catatan tersebut akan dilakukan pada 1 Juli 2019 mendatang.

Penetapan kursi DPRD tersebut berlaku untuk daerah yang tidak mengajukan perselisihan hasil pemilu di MK. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, penetapan tersebut harus tercatat terlebih dahulu di MK.

”Jika MK mengatakan tidak ada masalah, tidak ada gugatan, kemudian ditetapkan,” kata Ilham, Selasa 28 Mei, di gedung KPU, Jakarta.

Dia menerangkan, aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor Surat 867/PL.01.8_SD/06/KPU/V/2019. Dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

”Nanti tanggal 1 Juli registrasi (pencatatan permohonan dalam BRPK). Kita sudah buat suratnya kepada Kabiro provinsi dan Kabiro Kabupaten kota,” jelas Ilham.

Selanjutnya, MK akan bersurat ke KPU menyampaikan pemberitahuan soal daftar daerah mana saja yang terdapat PHPU.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU. (fin)

Komentar

News Feed