oleh

Pejabat Makin Makmur, Rakyat Makin Melarat

-Opini-1.544 views

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Oleh: Ina Ummu Faiz
(Pegiat Literasi)

Adapun kenaikan harta kekayaan pada sejumlah kategori. Paling terbanyak pada di atas Rp 1 miliar yaitu kategori menteri sebesar 58 persen; DPR /MPR 45 persen; gubernur/wakil 30 persen; DPRD Provinsi 23 persen; 18 persen bupati wali kota, dan terkecil DPRD Kota/kabupaten yang hanya 11 persen.

Meski dirasa cukup wajar, namun KPK menyebut bakal terus mengawasi harta para pejabat. Terlebih bagi mereka yang mendapat dana hibah tak wajar.

Sejak pandemi covid-19 melanda, perekonomian rakyat Indonesia mengalami penurunan. Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia kian bertambah. Sebagaimana dilansir dari posbelitung.co, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Sungguh ironi, di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat, malah harta para pejabat bertambah. Miris. Rakyat miskin tengah berjuang agar bisa bertahan hidup. Tapi, sebaliknya ada segelintir orang yang ‘berbahagia’ di atas penderitaan mereka.

Hilangnya Empati

Meningkatnya harta kekayaan para pejabat di masa pandemi covid-19 ini, cukup menjadi bukti bahwa empati penguasa terhadap kondisi rakyatnya telah hilang. Semakin jelas pula, di saat yang sama pemerintah nampak mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi. Dimana kebijakan tersebut tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Seperti kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Justru yang ada adalah kebijakan yang semakin menyulitkan masyarakat. Seperti, kebijakan menaikkan pajak bahan-bahan pokok, kebijakan tidak menurunkan SPP mahasiswa, memberlakukan PPKM tetapi tidak menjamin kebutuhan rakyat dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyulitkan rakyat.

Maka jangan heran jika muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab itulah faktanya, dunia yang saat ini berada dalam tatanan global kapitalisme, termasuk Indonesia di dalamnya, tengah menghadapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ada begitu banyak masalah yang menghampiri negeri ini, di antaranya pandemi yang berkepanjangan yang mengakibatkan angka pengangguran kian meningkat. Hingga lemahnya pertumbuhan ekonomi menjadi sebab runtuhnya kepercayaan tersebut pada sistem pemerintahan di dunia yang dirasa tidak benar-benar menuntaskan persoalan.

Tak Berpihak pada Rakyat

Segala kebijakan yang diambil dalam sistem demokrasi kapitalis hari ini sejatinya tidaklah berpihak pada rakyat. Melainkan hanya kepada sekelompok rakyat, yaitu para pemegang kekuasaan atau oligarki. Sementara negara hanya sebagai regulator atau pembuat regulasi dari kepentingan-kepentingan oligarki.

Demikian pula halnya pada masa pandemi saat ini di mana segala kepentingan kepentingan itu hanya berpihak kepada para oligarki. Akibatnya masyarakat semakin banyak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme yang rusak hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dalam mengurusi urusan rakyatnya.

Inilah potret pemberlakuan sistem demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan aparatur serta pejabat yang mewakili rakyat. Sistem demokrasi sukses membuka lebar pintu bagi pejabat dan segelintir elit untuk memperkaya diri. Sedangkan rakyat, akses tertutup meski hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kepemimpinan Merupakan Amanah

Lain halnya dalam sistem Islam, kepemimpinan merupakan tanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya bukan hanya itu tetapi juga kepada Sang Kholik yaitu Allah SWT. Dengan dorongan keimanan dan ketakwaan, pemimpin itu sadar bahwa ini adalah amanah yang sangat besar. Dirinya sebagai pengayom rakyat. Mengurusi dan melayani kepentingan rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang diridai Allah SWT.

Para pemimpin itu pun menyadari bahwa harta yang diberikan juga pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Alhasil, meski memiliki kekayaan, mereka memilih hidup sederhana. Kekayaan lebih banyak disedekahkan. Bahkan, mereka pun tak segan menggunakan harta kekayaan untuk membantu rakyatnya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan istrinya, misalnya, rela mendermakan harta kekayaannya demi rakyat. Mereka lebih memilih hidup sederhana dibanding menanti hisab berat di akhirat.

Sa’id bin Amir, satu contoh gubernur sederhana yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra. Ia hanya memiliki satu pakaian yang ia kenakan, sampai-sampai ia dikenal sebagai gubernur yang miskin.

Ada pula Abu Ubaidan bin al-Jarrah, sahabat Nabi saw. dan panglima besar penaklukan Negeri Syam. Meski memiliki rumah yang luas, namun didalamnya hanya ada sebilah pedang, baju besi dan satu kendaraan. Meski khalifah Umar bin Khaththab menyarankan agar ia mengambil sesuatu dari harta berlimpah di sekitarnya, Abu Ubaid menolak. Beliau lebih memilih zuhud dibanding bergelimang harta.

Sungguh, lahirnya pemimpin yang demikian itu hanya akan terwujud manakala syariah-Nya menjadi landasan hidup. Wallahu a’lam. (***)

Komentar

News Feed