oleh

Pegawai RSUD Polewali Protes Pungutan Parkir

POLEWALI – Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali melakukan aksi protes terkait pengenaan parkir bagi mereka. Aksi protes ini dilakukan dengan memarkir kendaraan mereka di bahu jalan DR Ratulangi depan RSUD Polewali, Senin 2 Maret.

Pegawai RSUD Polewali mulai dokter, perawat, staf administrasi hingga honorer kompak memarkir kendaraan roda dua dan empat di jalan depan rumah sakit. Pembebanan retribusi parkir kepada pegawai RSUD Polewali ini dianggap memberatkan. Para pegawai berharap seharusnya mereka tidak dibebankan retribusi parkir. Mereka juga mempertanyakan kenapa pungutan retribusi tersebut hanya dibebankan kepada pegawai rumah sakit saja. Sementara di areal perkantoran OPD lainnya yang juga memungut retribusi parkir bagi pengunjung tidak membebankan pembayaran parkir pada pegawainya.

“Ini bukan sama sekali demo, tapi ini bentuk keprihatinan kami disini (rumah sakit). Kami di haruskan membayar parkir padahal pembayaran itu tidak pernah disepakati. Begitu banyak area kenapa cuma kami yang dibebankan parkir sementara lainnya tidak,” ujar dr Yanti Kasim.

Hal sama diungkapkan salah salah seorang staf RDUD Polewali menyampaikan pengabdian mereka melayani masyarakat seolah olah tidak mendapat penghargaan dari pemerintah dengan dibenankannya pungutan biaya parkir.

“Biaya parkir ini tidak masuk akal, kalaupun ternyata harus dipungut biaya parkir ke kami pegawai rumah sakit. Seharusnya seluruh pegawai di instansi daerah yang ada di Polman juga harus diberlakukan hal yang sama. Karena kami sama melayani masyarakat,” terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, besaran retribusi parkir yang harus dibayarkan oleh pegawai RSUD pertahunnya yakni untuk ASN yang memiliki kendaraan roda empat dikenakan tarif 90 ribu, motor Rp60 ribu dan honorer dan sukarela Rp25 ribu untuk motor. Jika honorer memiliki mobil maka tarifnya sama dengan ASN sebesar Rp90 ribu.

“Sukarela pun dikenakan retribusi parkir padahal selama ini mereka tidak dapat gaji, hanyalah imbalan jasa itupun ketika dana klaim BPJS Kesehatan cair,” terangnya.

Meyikapi aksi protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin bertindak cepat dengan mempertemukan pegelola parkir dengan pegawai RSUD dan dihadiri oleh pelaksana tugas Direktur RSUD Polewali Mukim Tahir dan perwakilan Dinas Perhubungan Polman.

“Kita berharap ada titik terang dari kedua belah pihak agar tidak berdampak pada pelayanan pasien. Apalagi jika parkir di luar areal rumah sakit dapat menyebabkan kemacetan yang menggangu akses ambulance,” tandasnya.

Sementara pengelola parkir RSUD Polewali Zulkarnain mengatakan untuk saat ini pihaknya tidak akan memberlakukan retribusi parkir sampai ada kesepakatan bersama. Meski demikian, Ia menyampaikan pungutan retribusi tersebut tidak memberatkan karena dibayar pertahun dan jika dibagikan perbulannya itu sangat sedikit.

“Saat ini kita mengalah kembali untuk itu sampai ada hasil keputusan yang disepakati bersama.” ujar Zulkarnain. (arf/mkb)

Komentar

News Feed