oleh

Pasca WTP, Apa Lagi?

-Opini-1.541 views

Oleh: Nyoto Setiyono, SE, MSA (Kepala Seksi Analisa, Statistik dan Pelaporan Keuangan (ASPLK), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat)

“Lima dari tujuh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut.”

Prestasi kembali ditorehkan Pemprov Sulbar, seluruh pemda di wilayah provinsi termuda kedua di Indonesia ini kembali memperoleh Opini WTP Tahun 2019. Bahkan lima dari tujuh pemda telah memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut. Masing-masing, Pemprov Sulbar, Pemkab Majene, Pemkab Mamasa, Pemkab Pasangkayu serta Pemkab Mamuju Tengah.

Pemerintah menjadikan opini WTP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola yang baik (good governance). Opini WTP berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Perolehan opini WTP bisa manjadi indikator sudah terbangunya sistem pengendalian internal yang baik. Raihan WTP tentu saja merupakan hasil kerja sekaligus prestasi kolektif sebuah entitas. Masing-masing individu dalam entitas bekerja dan menunjukkan prestasi sesuai tugas dan fungsinya kemudian terakumulasi menjadi kinerja dan prestasi entitas secara keseluruhan.

Bukan hal mudah untuk meraih WTP, apalagi mempertahankannya. Tak berlebihan jika kemudian raihan WTP dianggap sebagai sebuah prestasi bagi daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan berpesan pimpinan daerah tak hanya mengejar opini WTP. Tapi tetap kerja keras dalam pengelolaan anggaran agar kualitas laporan keuangan dapat membaik setiap tahunnya.

Ini berarti, WTP bukan sebuah tujuan akhir pengelolaan keuangan. Pimpinan daerah seharusnya tidak hanya puas dan berlomba-lomba untuk mengejar opini WTP, tapi kerja keras untuk pengelolaan anggaran dan praktik tata kelola penerimaan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

APBD bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah sewajarnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian agar tidak ada satu rupiah pun penggunaanya dapat menimbulkan kerugian negara dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam kaitannya dengan penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, timbul pertanyaan mengapa masih terjadi juga di daerah yang laporan keuangannya sudah meraih opini WTP?
Perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari pemberian opini WTP adalah untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas korupsi.

Berdasarkan Gone Theory, ada empat faktor utama penyebab terjadinya korupsi (1)Greeds (keserakahan), (2) Opportunities (kesempatan), (3) Needs (kebutuhan) dan (4) Exposures (pengungkapan), dikaitkan dengan laporan keuangan yang beropini WTP, terdapat dua faktor penyebab korupsi yang dapat diminimalkan, yaitu Opportunities dan Exposures. Laporan keuangan yang beropini WTP berarti telah disusun sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Hal ini mempersempit peluang atau kesempatan (opportunities) bagi pegawai/pejabat untuk melakukan korupsi. Selain itu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari opini BPK diungkapkan semua permasalahan yang ditemui BPK dan menjadi exposures bagi entitas termasuk pejabat dan pegawai yang melakukan indikasi peyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Opini WTP ibarat tembok yang dibangun sekuat mungkin untuk menghindari terjadinya pencurian. Tembok yang kokoh tersebut membuat ruang gerak pencuri semakin kecil peluangnya. Namun demikian, bukan berarti pencuri tidak dapat memasuki bangunan atau pekarangan tersebut.

Akhirnya, perlu diingat bahwa setelah WTP bukan berarti semua persoalan pengelolaan keuangan mencapai titik akhir, karena tantangan pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun semakin berat. Kerja keras dan kerja cerdas Pemda sangat diperlukan untuk terus berupaya agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin terjaga, dan terpenting tujuan dari pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (***)

Komentar

News Feed