oleh

Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Barat

-Opini-1.739 views

Oleh: Irawan Rachman, S.IP., M.Si
*Alumni Magister Tata Kelola Pemilu Universitas Sam Ratulangi Manado

Pemilih disabilitas mendapat perhatian khusus dalam regulasi Pemilu kali ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya. Baik sebagai peserta pemilu terlebih sebagai pemilih. Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Masih dalam regulasi tersebut, KPU sebagai pelaksana undang-undang diwajibkan mendesain TPS agar mudah dijangkau termasuk bagi penyandang disabilitas. Dengan perhatian khusus dari regulasi tersebut, dan sebagai bahan evaluasi, KPU masih memiliki PR dimana sudah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap pemilih disabilitas ini.

PENYANDANG disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autis, epilepsi, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental.

Penyandang disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Muladi, 2009:253-254):
a. Penyandang disabilitas fisik, meliputi: disabilitas tubuh (tuna daksa); netra (tuna netra); tuna wicara/rungu; disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis).
b. Penyandang disabilitas mental, meliputi: disabilitas mental (tuna grahita); disabilitas ekspsikotik (tuna laras);
c. Penyandang disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda:

Kelompok penyandang disabilitas ini, tentu memiliki kesulitan yang berbeda dalam aktivitasnya sesuai dengan disabilitas yang disandangnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus dalam mendukung geraknya secara mandiri.

KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan hasil Pemilu 2019 pada Jumat, 10 Mei 2019. Berbagai metode sosialisasi telah diupayakan demi mendongkrak partisipasi masyarakat selama kurang lebih dua tahun masa tahapan pemilu. Mulai dari metode konvensional berupa pertemuan tatap muka dengan masyarakat berbagai segmen. Hingga pemanfaatan sejumlah media baik elektronik, cetak maupun online. Ada juga kegiatan sosialisasi berupa road show bertajuk tour de election, mengunjungi enam kabupaten se –Sulawesi Barat dan melakukan berbagai acara di setiap kabupaten.

Hasilnya, partisipasi pemilih di provinsi ini berada pada angka yang menggembirakan, di posisi rata-rata 82 %. Mengapa rata-rata? Karena pada pemilu kali ini terdapat lima jenis pemilihan yang tingkat partisipasinya berbeda-beda. Partisipasi tertinggi berada di Kabupaten Majene sebesar 87,37 %, sedangkan terendah diposisi 80,05 % di Kabupaten Mamuju. Pun demikian, angka ini jauh melampaui target KPU RI di 77,5% maupun target KPU Provinsi Sulbar yang cuma selisih 0,1% lebih banyak dari target nasional.

Rekap di tingkat provinsi tersebut juga memberikan kabar yang kurang menggembirakan, selain berita menggembirakan diatas. Jumlah pemilih disabilitas se-Sulawesi Barat mencapai lebih 3200 orang dengan jumlah jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebesar lebih 2300 orang. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih dibawah target nasional yaitu rata-rata 73 %. Meskipun tingkat partisipasi pemilih disabilitas tertinggi berada di Kabupaten Majene sebesar 92,36 %. Namun, terendah berada di Kabupaten Mamuju sebesar 46,24%. Angka terakhir cukup memprihatinkan dan sepatutnya mendapat perhatian bagi stakeholder terkait di Kabupaten Mamuju. Diperlukan kajian serius terkait variabel-variabel yang mempengaruhi diantaranya aksesibilitas TPS bagi pemilih disabilitas, sosialisasi kepada pemilih disabilitas hingga ketersediaan logistik berupa alat bantu di TPS, yang mungkin berpotensi menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih disabilitas. Masalah validitas jumlah pemilih disabilitas juga membutuhkan perhatian serius bagi para penyelenggara pemilu.

Pemungutan dan penghitungan suara adalah puncak dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. KPU memberi jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak suaranya di bilik suara dengan mudah. Lokasi TPS, jalan menuju lokasi TPS, lebar pintu masuk dan keluar TPS, ruang di dalam TPS, ketinggian meja bilik suara dan keberadaan ruang kosong di bawahnya untuk memudahkan ruang gerak penyandang disabilitas tidak luput dari perhatian penyelenggara pemilu (Manik, 2015: iv). Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas (Priscyllia, 2016: 110).

Kriteria TPS aksesibel (Prayudi 2015:14) diutamakan pada lokasi sebagai berikut: (1)Tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya; (2)Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS; (3)Tinggi meja kotak suara setidaknya 35 cm dari lantai; (4)Tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur; (5)Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

Lebih lanjut Prayudi (2015: 32) menjelaskan layanan disabilitas dalam pemungutan suara bagi disabilitas netra dapat dilakukan dengan: (1) Tepuk bahunya atau lambaikan tangan disabilitas rungu. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda; (2) Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi; (3) Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sedderhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis; (4)Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu komunikasi; (5)Bicaralah langsung kepada pemilih, jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih.

Setiap warga negara memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh warga negara lain ataupun oleh negara. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia memiliki hak politik yang dilindungi dalam berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas harus berdasarkan atas equality tanpa adanya diskriminasi. Hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui sosialisasi politik dan juga aksesibilitas politik yang ramah atau bebas hambatan bagi penyandang disabilitas. Diperlukan evaluasi menyeluruh guna memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama pada pemilu maupun pilkada berikutnya. ***

Komentar

News Feed