oleh

Pansus Korona Jalan Ditempatb

MAMUJU – Pembahasan refocusing anggaran Coronavirus Disease (Covid-19) oleh Pansus Refocusing Realokasi Anggaran (RRA) DPRD Mamuju, mandek.

Pansus belum mendapat lampu hijau unsur pimpinan DPRD Mamuju menggelar pembahasan kembali bersama Pemkab Mamuju. Terakhir, pansus menggelar rapat pada Juli, lalu.

Padahal pansus yang dikomandoi Ramliati S Malio, telah mengumpulkan sejumlah bukti penyelewengan dan pelanggaran dari kebijakan penanganan Covid-19 Pemkab Mamuju. Termasuk tak terbendungnya angka positif korona.

“Kami baru mau rencana adakan lagi rapat. Kemarin saya sudah bicara dengan wakil ketua (Syamsuddin Hatta, red). Sebanarnya, bulan Agustus kami minta rapat dua kali. Tapi, tidak ada pimpinan yang menandatangani,” kata Ketua Pansus RRA DPRD Mamuju Ramliati, Selasa 15 September 2020.

Dirinya tak tahu pasti mengapa unsur pimpinan saat itu tidak memberikan persetujuan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada bagian persidangan menindaklanjuti permohonannya itu.

Di lain sisi, Ramliati menyebutkan, perkembangan Covid-19 di Mamuju perlu mendapat perhatian serius.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tidak maksimal. Bukannya menekan kasus, malah justru semakin bertambah.

“Kami juga soroti soal deklarasi dan pendaftaran bupati yang mengumpulkan massa. Seolah-olah bupati melanggar Perbupnya sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mahasiswa dan pedagang lapak, juga menjadi soal.

“Laporan RAB (Rencana Anggaran Biaya, red) disebutkan jika bantuan itu diberikan tiga tahap atau tiga bulan berturut-turut. Namun, sampai saat ini hanya diberikan satu kali. Alasannya tidak ada uang. Pertanyaan saya, kapan tahap selanjutnya,” beber Ramliati.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Mamuju, Muhammad Ali Rachman mengatakan, Perbup belum maksimal karena pemerintah masih mendesain teknis pelaksanaannya. Perbub masih tahap sosialisasi. Belum ada sanksi jelas bagi pelanggar.

“Walau teman-teman TNI-Polri sudah mulai memberikan sanksi seperti push up, namun secara umum kita belum duduk bersama untuk membahas itu,” jelas Ali Rachman, Senin 14 September.

Menurutnya, Perbup tersebut tidak akan berguna jika sanksi yang diberikan tidak membuat jera para pelanggar. Saksi harus bisa menyentuh psikologis masyarakat. Sehingga patuh terhadap protokol kesehatan.

“Tapi, kita harus merumuskan dulu bersama-sama, tidak bisa kita merumuskan sendiri, karena ini akan berdampak pada masyarakat,” pungkas Ali Rahman. (m2/rul)

Komentar

News Feed