oleh

PAN Masuk Koalisi, PKB: Kita Tunggu Saja Apa yang Diambil Pertemuan Kemarin

JAKARTA – Bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin disambut baik PKB. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, dari awal sebaiknya PAN lebih baik bergabung ke dalam koalisi.

“Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Gus Jazil (sapaan akrabnya) di Jakarta, Kamis (26/8).

Gus Jazil menilai terlalu dini untuk membicarakan bagi-bagi “kursi” setelah adanya pertemuan pimpinan parpol koalisi tersebut terutama setelah kehadiran PAN dalam pertemuan itu.

“Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN),” ujarnya.

Menurut dia, di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan rakyat mengalami banyak kesulitan, maka tidak pantas untuk menilai pertemuan partai politik langsung dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.

Dia menegaskan, perombakan kabinet atau “reshuffle” merupakan hak prerogatif presiden dan PKB sangat menghormati hal tersebut.

“Bagi PKB, tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatif presiden. Itu yang selama ini PKB menghormati, yang menjadi hak prerogatif presiden,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut sesungguhnya bukan untuk memengaruhi hak prerogatif presiden. Dia menilai, kalau presiden mau mengambil dan mengganti kursi menteri saat ini, PKB mempersilakan dengan hormat.

“Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” ujarnya.

Selain itu Jazilul membantah adanya dugaan kalau bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amendemen UUD NRI 1945, misalnya memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Gus Jazil, amendemen UUD NRI 1945 dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat. (khf/fin)

Komentar

News Feed