oleh

Pajak untuk Pendidikan, Apalagi?

SUDAH setahun lebih kita berada dalam pandemi virus corona. salah satu sektor yang juga sangat terpengaruh dengan adanya wabah penyakit ini, adalah sektor pendidikan.

Oleh: Jasmin GIM
- Pegiat Pendidikan
- Fasilitator Sekolah Alam Madani

Kita lihat, hampir semua lapisan masyarakat merasakannya. Khususnya pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu, baru-baru ini juga viral di media sosial beberapa anak SD rela menyeberangi sungai dengan cara menggantung di sebuah tali untuk bisa merasakan bangku pendidikan.

Jika melihat dua realita di atas, maka sudah wajib bagi kita untuk saling membantu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini.

Pendidikan adalah bagian tak terpisahkan antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus berjalan beriringan untuk memajukan kesejahteraan umum dan memastikan pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh pelosok nusantara. Begitu bunyi salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Sehingga tak ada alasan bagi keduanya, tidak berusaha mewujudkan tujuan mulia tersebut. Apalagi di era disruptif saat ini, setiap lembaga pendidikan harus mampu menjawab tantangan dan peluang pendidikan demi mewujudkan generasi unggul dan bermartabat.

Perlakuan antara lembaga pendidikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus sama. Tak ada diskriminas antara keduanya, karena sama-sama memiliki tujuan mulia. Yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menjawab tantangan di era yang begitu terbuka saat ini. Tantangan itu berupa dekadensi moral, penurunan minat literasi bangsa, output kampus yang kurang produktif, serta nilai-nilai keagamaan yang mulai tergerus budaya asing yang seakan menjadi badai demoralisasi generasi muda saat ini.

Dibutuhkan kerja sama setiap stakeholder pendidikan untuk mengatasi badai tersebut. Sehingga hal ini harus menjadi focus case bagi pemangku kebijakan untuk memperkuat setiap lembaga negara dan pelaku pendidikan dalam membangun suatu sistem pendidikan yang utuh dan berkelanjutan (Pasal 46 UU Sisdiknas).
Dengan demikian, pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan, atau dalam merencanakan suatu kebijakan haruslah mengacu pada Undang-undang Sisdiknas. Lebih memberikan ruang dialog bagi para pelaku-pelaku pendidikan, kalangan ahli untuk mengeluarkan suatu kebijakan strategis dalam dunia pendidikan kita.

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan suatu lembaga pendidikan yang unggul. Pemerintah harus mampu membaca kebutuhan masyarakat di atas lalu senantiasa memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

Komentar

News Feed