oleh

Minta Data, Bupati Pasangkayu Ingin KPU Transparan

PASANGKAYU — Baru-baru ini Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa melayangkan surat ke KPU Pasangkayu terkait permintaan data kependudukan yang diusulkan oleh bakal calon independen di Pilkada Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

Surat tersebut menuai berbagai penilaian. Ada yang menyoroti sikap bupati, adapula yang menilainya wajar. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasangkayu sendiri, telah mengeluarkan pernyataan menolak memberikan data dimaksud.

Menurut Agus Ambo Djiwa, permintaan tersebut adalah hal biasa. Ia lakukan selaku penanggung jawab wilayah yang bertugas menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Menurutnya, bukan bentuk intervensi pemerintah kepada penyelenggara. Tapi lebih pada upaya mewujudkan pelaksanaan Pilkada transparan dan berintegritas sesuai semangat yang selama ini disuarakan pihak penyelenggara sendiri.

“Apa salahnya saya sebagai penanggung jawab wilayah meminta data itu. Agar saya bisa melakukan klarifikasi jika ada masyarakat yang menyampaikan keberatan kepada saya. Justru dipertanyakan kalau data itu ditutupi oleh KPU. Ini ada apa dengan KPU?,” sebut Agus.

KPU Pasangkayu tak Bisa Penuhi Surat Bupati Soal Data

Bupati juga mengaku bahwa sudah beberapa pekan ini ada masyarakat yang menyampaikan keberatan langsung kepadanya. Menurutnya, aduan itu menyinggung adanya modus pengumpulan KTP di lapangan atas nama bantuan kelompok tani.

“Kalau saya meminta atas nama ketua partai itu salah. Banyak modus yang kami terima laporannya, mengumpulkan KTP atas nama bantuan, padahal diperuntukan untuk kepentingan tertentu. Ini yang mau kami klarifikasi, karena banyak masyarakat yang datang ke kami menanyakan hal ini,” pungkas Agus.

Komisioner KPU Pasangkayu, Alamsyah menegaskan, bahwa permintaan itu tidak dapat dipenuhi, karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur untuk melibatkan pihak Pemda. Kecuali dalam rangka sinkronisasi data dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat. (r3/rul)

Komentar

News Feed