oleh

Menguji Hubungan Ekesekutif-legislatif

PEKAN lalu (15/3/2021), melalui rapat konsultasi Komisi-Komisi DPRD dengan OPD pemda Sulbar sedikitnya telah terjadi silang pendapat seputar hilangnya sejumlah program dalam APBD 2021.

Silang pendapat itu muncul melalui pertemuan dua pihak antara Komisi dengan OPD di kantor sementara DPRD Sulbar. Sampai kesempatan terakhir belum ada jawaban mengapa dan siapa yang “menghilangkan” beberapa program yang telah disepakati sebelumnya.

Penilaian atas hilangnya program dalam struktur APBD 2021 paska pengesahan menjadi tanda bahwa terdapat masalah yang tergolong serius dalam hubungan DPRD dengan pemda.

Itu karena masalahnya memang di luar dari kelaziman terlebih bila diketahui bahwa kedudukan APBD yang mulanya dibahas bersama dan disepakati bersama merupakan keputusan hukum yang mengikat. Karena mengikat maka hakekatnya memiliki risiko bila terdapat penyimpangan dalam perjalanannya.

Hilangnya program dalam struktur APBD sebagai penyebab silang pendapat itu, sedikitnya dapat dilihat melalui beberapa hal. Pertama, mungkin terjadi karena keadaan yang disengaja.

Disengaja dikeluarkan dari daftar kesepakatan meskipun telah melewati pembahasan baik tingkat Komisi bersama OPD maupun ditingkat Badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Kedua, saat pembahasan hingga berakhir menjadi keputusan, ditandai penandatanganan pengesahan RAPBD adalah berarti belum sepenuhnya mengindahkan keputusan sebelumnya (saat pembahasan).

Karena tidak mengindahkan keputusan pada tahap-tahap sebelumnya hingga mengubah keputusan setelahnya, adalah kemungkinannya dinilai bahwa satu-satunya keputusan adalah keputusan terakhir.

Perlu diketahui bahwa kesepakatan saat pembahasan merupakan rangkaian yang patut diikuti sebagai satu keputusan sebelum ke pembahasan selanjutnya.

Ketiga, silang pendapat mengenai hilangnya program dalam struktur APBD ini sedikitnya menjadi petanda bahwa belum maksimalnya pemahaman dan apresiasi pemda terhadap lembaga perwakilan rakyat sebagai refsentasi kemasyarakatan.

Akhirnya diketahui bahwa legalitas DPRD kemungkinannya akan dipertanyakan lantaran keberadaannya dalam mengambil keputusan bersama dengan pemerintah daerah tidak memiliki jaminan kepastian, termasuk ketika terlibat menyetujui kebijakan-kebijakan APBD.

Tidak terlepas dengan keadaan tersebut, dengan mengaitkan hubungan eksekutif dengan legislatif yang kedudukannya sama sebagai unsur pemerintahan di daerah, kiranya menjadi penting untuk mendalami konteksnya; Bagaimanakah sejatinya hubungan itu agar terjalin hubungan saling memperkuat.

Kondisi apa yang baik untuk diciptakan agar hubungan tersebut menjadi hubungan produktif dan justru bukan hubungan kontraproduktif atau bahkan dihubungkan dengan suasana silang pendapat.

Maka, hal penting itu adalah dengan komunikasi yang terbuka diikuti sikap jujur. Komunikasi yang terbuka akan mendatangkan kualitas hubungan disertai dengan kualitas informasi/komunikasi hingga lebih memungkinkan untuk melahirkan kesepahaman bahkan dapat berakhir menjadi kesepakatan.

Dengan komunikasi yang terbuka pula akan menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagaimana menjadi landasan pemerintah daerah di dalam bekerja.

Selain sikap terbuka, maka yang tidak kalah perlunya adalah menempatkan lembaga legislatif sebagai mitra dalam melahirkan keputusan-keputusan penting untuk masyarakat. Bentuk kemitraan itu tentunya memandang posisi yang sama atau setara sehingga tidak ada anggapan perbedaan dalam struktur pengambilan keputusan.

Penghargaan demi menciptakan jalinan kemitraan ini, meski tidak berarti akan mengurangi fungsi kritis maupun fungsi pengawasan oleh legislatif, adalah melihat kedua hubungan itu dalam tanggungan bersama.

Tanpa ada satu pihak yang merasa “dirugikan” dan pihak lain dianggap mengambil keuntungan. Sehingga bagaimana hubungan kemitraan itu dimaknai sebagai hubungan setara saling menghargai.

Alhasil, untuk mengurai pertanyaan mengapa terjadi silang pendapat antara DPRD dengan Pemprov dan terutama mengapa terjadi perubahan setelah terdapat kesepakatan berkaitan dengan pengesahan APBD, dengan ini berarti akan menguji hubungan baik Pemprov–DPRD.
Menguji untuk melakukan transparansi, menyikapinya dengan jujur demi mendapatkan titik temu.

Demikianlah agar masalah ini tidak dibiarkan menguap tanpa ada penjelasan serta klarifikasi. (***)

Komentar

News Feed