oleh

Mengawal Bansos yang Tepat Sasaran

BARU-BARU ini, Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengingatkan warga agar tidak membelanjakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk hal merugikan. Salah satunya, membeli rokok.

Oleh: Muhammad Mitsaq Zamir (Statistisi Pertama BPS Kab. Mamasa)

Mengawal Bansos yang Tepat Sasaran

Mensos juga mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan tools untuk mengetahui uang BLT yang dibagikan kepada masyarakat digunakan untuk apa saja. Bahkan Mensos pun mengancam akan mencabut bantuan apabila digunakan membeli rokok.

Pemerintah menggelontorkan BLT sebagai jaring pengaman sosial untuk meredam efek guncangan ekonomi yang dialami masyarakat. Terkhusus pada masyarakat miskin dan juga yang rentan miskin.

Jaring pengaman dirancang agar ketika efek guncangan ini telah selesai, dan masyarakat telah kembali beraktivitas seperti semula, maka program bantuannya juga akan berhenti disalurkan.

Namun, bantuan dalam bentuk cash diduga dapat mengubah perilaku penerima manfaat dari bantuan tersebut. Sebagai contoh, mereka akan jadi malas bekerja karena beranggapan pemerintah akan selalu ada dan memberikan bantuan selama-lamanya.

Berbagai bantuan dan subsidi digulirkan, menyasar berbagai kalangan. Mulai dari pengangguran, karyawan swasta, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan murid dan mahasiswa.

Terlebih lagi, pemerintah secara khusus menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Total anggaran untuk program ini sebesar Rp 695,2 triliun atau sebesar 37,65 persen dari pagu APBN 2020.

Berbagai bantuan yang digelontorkan pemerintah diharapkan dapat meredam dampak ekonomi yang disebabkan merebaknya virus covid-19.
Salah satu bantuan pemerintah adalah BLT. Ini merupakan bantuan yang dibagikan dalam bentuk uang cash. Penerima bantuan ini mendapat dana tunai sebanyak Rp 600.000 pada April, Mei, dan Juni. Belakangan, program ini diperpanjang hingga Desember. Namun nilai uang yang diterima berkurang menjadi Rp 300.000.

Bantuan ini diberikan kepada semua keluarga yang tercatat dalam data terpadu kementrian sosial. Syaratnya, belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja.

Selain mengandalkan data kemensos, pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, setidaknya terdapat 9 juta keluarga yang mendapatkan program bantuan tersebut.
Selama ini, angka konsumsi rokok di Indonesia memang cenderung tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, proporsi penduduk berjenis kelamin laki laki yang mengonsumsi tembakau (hisap dan kunyah) adalah sebesar 62,9 persen. Sementara itu, pada perempuan hanya 4,8 persen.

Maka tidak menjadi aneh bila Menko PMK mengatakan pemerintah akan memberi uang bantuan melalui ibu rumah tangga mengingat tingginya prevalensi merokok pada penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2020, menunjukkan rokok adalah komoditi penyumbang terbesar kedua terhadap garis kemiskinan, yaitu sebesar 12,16 persen. Sedangkan penyumbang nomor satu terhadap garis kemiskinan adalah beras dengan proporsi sebanyak 20,22 persen.
Hal ini menunjukkan, begitu berpengaruhnya konsumsi rokok terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

BLT saat ini memang merupakan program yang digunakan secara luas di beberapa negara berkembang dalam rangka memberikan proteksi sosial kepada warganya. Hal ini didorong oleh fakta bahwa BLT memang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan daya beli, dan berbagai keuntungan ekonomi lainnya.

Namun, tak dapat dipungkiri, adanya pemberian bantuan langsung dari pemerintah ke masyarakat dapat berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat yang menerimanya sehingga malah digunakan untuk membeli barang yang tidak seharusnya dibeli, seperti rokok. Selain itu juga pemberian bantuan oleh pemerintah juga berpotensi membuat masyarakat menjadi malas untuk bekerja.

Mengingat anggaran yang begitu besar, diperlukan sikap amanah dari semua pihak. Baik itu pemerintah sebagai pemberi bantuan, maupun masyarakat sebagai penerima bantuan. Selain itu juga diperlukan pengawasan yang berjenjang dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat pusat agar anggaran bansos dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. (***)

Komentar

News Feed