oleh

Mengambil Hikmah dari Sulsel

-Kolom-1.531 views

HANYA hitungan jam atau setidaknya di hari yang sama setelah Sulbar dilanda gempa 14-15 Januari 2021, Pemda Sulsel lewat gubernurnya, bapak Nurdin Abdullah (NA) seketika sudah di Sulbar.

Memang saat itu helikopter yang ditumpanginya tidak menunggu lama tiba-tiba sudah berada di Mamuju Sulbar.
Tidak lebih dua pekan setelah kunjungan pemprov Sulsel lewat gubernurnya yang lebih banyak dikenali dengan tagline; professor andalan ini datang lagi kedua kalinya.

Dan catat, kali ini datang membawa bantuan korban gempa berupa perumahan hunian tetap (huntap) yang diberikannya cuma-cuma.

Kita gembira, dan inilah antaranya dilihat sebagai contoh bagaimana pemprov Sulsel dengan gubernurnya sangat peduli ke Sulbar. Tentu kita amat bangga. Salut!

Tidak lebih dari tiga pekan, tepatnya Jumat dinihari (27/2/2021) tetiba jagad tanah air terlebih masyarakat Sulsel dikagetkan kasus OTT KPK yang melibatkan gubernur NA. Kontan pikiran kita flasback terhadap Sulsel dan sosok gubernur NA. Pemprov Sulsel dengan gubernurnya yang belum lama ini begitu care dengan gempa Sulbar. Kita ikut kaget.

Pada catatan ini tidak akan menyinggung bagaimana sosok gubernurnya bisanya terjaring OTT KPK atau bisanya melakukan praktek rasuah yang sementara ini disangkakan pada beliau. Tidak untuk mencatatkan siapa sosok gubernur yang sukses menata karir politiknya sejak menjadi bupati Bantaeng dua periode ini hingga menjadi gubernur Sulsel yang dicatatkan seorang netizen sebagai gubernur yang tengah merekah dari timur. Hingga untuk mencatat semua fakta kehebatan dan prestasi karena gubernurnya bukan itu yang ingin dicatat.

Tetapi mungkin ada baiknya mencatatkan bahwa kehebohan yang dikagetkan itu adalah pelajaran. Yang pelajaran justru berasal dari wilayah paling dekat dengan Sulbar. Sebagai daerah tetangga sekaligus merupakan “induk wilayah” Sulbar. Jaraknya mungkin tidak perlu memindahkan dua kali mata jangkar untuk menghubungkan dua titik di atas peta. Itu memang dekat, tidak dengan kasusnya?

Menjadikannya pelajaran tentu tidak sekadar pelajaran, tetapi pelajaran itu menghasilkan. Melaksanakan dalam praktek yang secara personal juga kolektif terarah ke sana. Sebagai kehebohan versus menghasilkan setidaknya peringatan untuk kemudian berfungsi sebagai “lonceng pengingat”.
Secara kelembagaan khususnya Sulawesi Barat memiliki kewajiban melaksanakan upaya bernama penciptaan “zona integritas”.

Seperti kita tahu bahwa “zona integritas” ini agar terjadi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment and governance) dengan berupaya mewujudkan secara ketat dan nyata semua azas dimaksud, seperti kepastian hukum, transparansi, tertib penyelenggaraan negara, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Bila daerah ini belum sepenuhnya mampu menerapkan azas-azas tersebut maka oleh kemungkinan praktek atau pemacu kehebohan sebagaimana rasuah akan mendapatkan tempatnya. Bila substansinya dan teknisnya belum diterapkan sepenuhnya dalam sistem, maka yang dikuatirkan pun bukan tidak mungkin akan terjadi.

Mengutip ketua KPK bahwa rasuah terjadi karena adanya Kekuasaan, atau sama maksudnya kekuasaan dalam tubuh pemerintahan, kesempatan, kebutuhan, dan minusnya integritas, maka yang disebut ini jelas menjadi salah satu upaya dengan berusaha melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Maka semua yang disebut ini baik setelah melihat Sulsel diikuti kehebohan dan dengan pentingnya penciptaan zona integritas, sepatutnya menjadikannya sebagai hikmah. Sekaligus mewujudkan ikhtiar yang serius demi menghindar dari kehebohan seperti juga yang dialami oleh tampuk pimpinan provinsi Sulsel ini. Wallahu alam. (***)

Komentar

News Feed