oleh

Menelaah Opsi Penguatan Kapasitas Fiskal Sulbar

-Opini-1.289 views

Oleh: Ikhwan Mahmud, SE, MSE, (Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Sulbar)

PROVINSI Sulawesi Barat baru saja merayakan hari jadi yang ke-16 tahun, tepat di tanggal 22 September lalu.

Seremoni perayaan tidak lagi meriah sebagaimana periode sebelumnya, karena bertepatan di kala pandemi Covid-19 menyerang dengan ganas.

Usia Sulbar bisa dikatakan sudah beranjak dewasa. Tanda kedewasaan dapat dilihat dari kemampuan untuk membiayai secara mandiri proses pembangunan di daerah. Lalu bagaimana perkembangan Sulbar dari sisi kemampuan fiskal?

Gambaran kemampuan fiskal di suatu daerah dapat dilihat pada indikator ‘kapasitas fiskal’. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.07/2020, Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dihitung berdasarkan formula: KFD=total pendapatan APBD–(pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya+belanja tertentu).

Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya adalah: pajak rokok, DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA reboisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otsus, dana tambahan infrastruktur, dan dana keistimewaan. Sedangkan belanja tertentu adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah untuk daerah otonom baru, dan belanja bagi hasil.

Kesimpulannya, KFD merupakan ruang fiskal yang tersedia dalam APBD untuk membiayai belanja tidak mengikat. Terdapat lima kategori KFD, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Dari PMK 120/PMK.07/2020 tergambar kondisi fiskal Sulbar yang belum beranjak dari kategori ‘sangat rendah’ dan ‘rendah’ sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Di tingkat provinsi, Sulbar berada pada kategori ‘sangat rendah’ beserta 9 provinsi lainnya. Di tingkat kabupaten, Mamuju, Polman dan Pasangkayu berada pada kategori ‘rendah’. Sedangkan Majene, Mamasa, dan Mamuju Tengah masuk kategori ‘sangat rendah’. Terjadi perubahan posisi antara Majene dengan Pasangkayu dibanding dengan kinerja fiskal tahun sebelumnya.

Lalu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ruang fiskal yang dapat dialokasikan bagi pembangunan Sulbar? Penulis pernah menggagas beberapa opsi, namun dengan penyesuaian sesuai kondisi saat ini. Pertama, efisiensi belanja birokrasi. Perlu identifikasi belanja aparatur ‘tidak mendesak’, termasuk belanja perjalanan dinas (perjadin). Total belanja perjadin seluruh daerah berkisar 3 sampai dengan 8 persen dari pagu belanja.

Terbitnya Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menjadi angin segar bagi upaya efisiensi belanja birokrasi. Jika dilaksanakan secara konsisten, alokasi anggaran perjadin akan berkurang minimal 50 persen. Jika pun ingin dilakukan upaya perbaikan kesejahteraan ASN, hasil efisiensi sebagian dapat dialokasikan untuk kenaikan TPP.

Mengapa TPP? Karena pemberian TPP memicu peningkatan daya beli di Sulbar. Sedangkan biaya perjadin sebagian besar tidak akan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian Sulbar. Penyebabnya adalah komponen terbesar perjadin, yakni biaya transportasi dan akomodasi lebih berkontribusi bagi wilayah lain.

Kedua, yaitu akselerasi penggunaan teknologi informasi. Salah satu prioritas Pemprov Sulbar adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan modern. Hal tersebut sejalan dengan upaya efisiensi belanja operasional. Penggunaan teknologi informasi menghemat belanja terkait dengan pengadaan ATK dan sejenisnya, yang selama ini juga turut menyumbang pengeluaran cukup signifikan.

Di usia yang ke-16 tahun, semestinya wilayah Sulbar telah memiliki sistem e-Government yang terintegrasi.
Ketiga, adalah implementasi Flexible Working Space (FWS). Perlu inisiasi FWS di wilayah Sulbar, sebagaimana telah mulai diterapkan di beberapa instansi pemerintah. FWS merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

FWS di daerah secara sederhana mulai diimplementasikan melalui sistem bekerja dari rumah (work from home) sejak terjadinya pandemi. Implementasi FWS akan menekan penggunaan ATK, pencetakan, serta biaya operasional lainnya.

Merebaknya pandemi Covid-19 memaksa daerah melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Alokasi APBD direalokasi untuk biaya penanganan pandemi, yakni sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan UMKM. Sisi positifnya, setiap pemda telah berpengalaman, sehingga pada saat pandemi berlalu, upaya efisiensi berkelanjutan dapat terus dilaksanakan. (***)

Komentar

News Feed