oleh

Memperpanjang Masa Darurat Covid-19 di Lapas

TAHUN 2020 menjadi catatan sejarah panjang nan kelam bagi beberapa negara di belahan dunia. Ya! tentunya akibat dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya tuntas teratasi diberbagai negara.

Oleh: Abdul Rasyid Hendarto, S. Psi (Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Polewali)

Sejak dinyatakan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) bahwa Covid-19 sebagai pandemi global, dimana hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari Covid-19 ini. Sejumlah negara hingga kini masih terus berupaya mencari solusi untuk menahan laju penularan virus korona.

Beberapa negara yang terdampak memberlakukan beberapa kebijakan di negaranya seperti, melakukan testing, tracing dan treatment secara cepat, mengisolasi warganya yang terinfeksi, membatasi aktivitas kegiatan penduduk, hingga berlomba-lomba untuk membuat vaksin untuk virus korona. Bahkan, Indonesia juga masih berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pandemi Covid-19.

Pembebasan Narapidana

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi laju penyebaran virus korona. Salah satu kebijakan yang cukup ramai menjadi perbincangan di masyarakat ialah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Faktanya, dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), selama bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 Lapas dan Rutan telah berhasil mengurangi isi kapasitas penghuni melalui program asimilasi sebanyak 69.505 dan integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat) sebanyak 57.580. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan oleh DitjenPas sebanyak 30.000 narapidana dan anak.

Kebijakan yang tak biasa tersebut diambil oleh Menkumham karena kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia yang overcrowding sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya penularan virus corona di dalam Lapas/Rutan.

Kebijakan Baru

Pada awal 2021 ini, Kemenkumham kembali mengeluarkan kebijakan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Kebijakan ini juga merupakan langkah lanjutan sekaligus penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang sudah ada. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Terdapat beberapa poin perubahan kebijakan baru dengan kebijakan yang sebelumnya. Untuk menghindari pelanggaran terhadap asas non diskriminatif, pada Permenkumham yang baru telah menjelaskan tata cara pemberian asimilasi bagi warga negara asing. Pemberian asimilasi bagi warga negara asing tersebut dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Selanjutnya, pada pasal 11 menjelaskan secara gamblang mengenai narapidana yang tidak dapat mendapatkan asimilasi yaitu narapidana yang termasuk dalam PP 99 Tahun 2012 seperti tindak pidana narkotika di atas lima tahun, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan celah atau keringanan hukuman bagi para pelaku tindak pidana PP 99 Tahun 2012.

Tidak sampai disitu, pada pasal 11 ayat 3 juga menegaskan bahwa narapidana/anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 339 dan pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tidak akan mendapatkan hak asimilasinya. Tentunya, hal serupa akan dialami juga bagi para pelaku residivis (pengulangan suatu tindak pidana) yang tidak akan mendapatkan hak asimilasi tersebut.

Kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 kendati demikian, hanya narapidana yang tinggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 yang dapat memperoleh hak tersebut.

Kebijakan ini menjelaskan lebih dalam terkait dengan peran pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan itu sendiri merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Selain memenuhi persyaratan administrasi di atas, narapidana/anak yang akan diberikan asimilasi wajib mendapatkan penilaian risiko pengulangan tindak pidana dengan hasil rendah. Apabila hasil penilaian risiko pada narapidana/anak menunjukan risiko tinggi, maka narapidana/anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian asimilasi. Hasil penilaian risiko ini nantinya akan dituangkan ke dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dengan adanya perubahan substansi pada Peraturan Menteri yang baru, diharapkan hal ini dapat mengurangi kecemasan atau keresahan yang terjadi di masyarakat. Serta dapat meminimalisir pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana/anak yang telah mendapatkan kesempatan untuk asimilasi maupun integrasi sosial.

Sejatinya tujuan dari pemasyarakatan ialah untuk memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan dari para pelaku tindak pidana tersebut. Agar mereka nantinya dapat kembali diterima di tengah masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. (***)

Komentar

News Feed