oleh

Mediasi Sengketa Lahan Kantor Lurah Temui Jalan Buntu

POLEWALI – Upaya mediasi atas sengketa lahan kompleks Kantor Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), temui jalan buntu.

Pemkab Polman yang melakukan mediasi dengan warga yang mengklaim diri sebagai pemilik lahan tersebut di Kantor Camat Polewali, Kamis 7 Januari 2021, tidak menemukan kata sepakat.

Sebab pertemuan ini tak dihadiri salah satu pihak yang bersengketa, yakni perwakilan keluarga Andi Sipakkari. Mediasi ini dihadiri keluarga Puang Sadda yang mengklaim lokasi tersebut miliknya. Tetapi pihak Keluarga Puang Sadda tak menerima penjelasan yang diberikan oleh Bagian Aset Badan Keuangan yang menyebutkan bahwa lahan tersebut merupakan aset Pemkab Polman karena ada legalitas berbentuk sertifikat.

Camat Polewali Syarifuddin Wahab mengatakan, karena salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir, kemungkinan akan menempuh jalur hukum. “Kami sarankan kalau mereka punya alas hak, silahkan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN, red),” terang Syarifuddin Wahab.

Ia juga tidak mengetahui alasan keluarga Almarhum Andi Sipakkari tidak hadir dalam mediasi tersebut dan hanya dihadiri oleh keluarga Almarhum Puang Sadda. Mediasi ini selain dihadiri Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan, Musrifah Aliyah juga dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Nawir.

Kabid Aset Daerah Pemkab Polman Musrifah Aliya mengatakan, pemkab punya legalitas atas lahan untuk kantor lurah yang bergandengan dengan Pustu, berupa sertifikat dengan luas 552 meter persegi.

“Sertifikatnya atas nama Pemkab Polewali Mandar. Sertifikatnya hak pakai instansi. Beda dengan sertifikat pribadi. Sertifikat Kantor Lurah Takatidung terbit tahun 2006 lalu,” jelas Musrifah Aliyah.

Pihaknya sudah memberikan penjelasan jika kantor lurah tersebut sudah ada alas haknya. Namun, kata Musrifah, mereka juga mengaku punya alas hak dan akan melakukan upaya hukum lebih jauh.

Sementara salah seorang ahli waris Puang Sadda, Muh Abduh menyampaikan menerima keterangan yang diberikan Pemkab Polman. Namun pihaknya masih akan menindaklanjuti secara hukum dengan mendaftarkan gugatan ke PTUN. Alasannya, karena yang menjadi lawan sengketanya adalah Pemerintah Kelurahan Takatidung.

Muh Abduh menjelaskan, yang dipersoalkan adalah tanah warisan milik kakeknya, Puang Sadda bin Andi Mattalitti. Ia mengatakan, tidak ada niat mengambil alih fasilitas umum tanpa koordinasi terlebih dahulu. Ia menjelaskan jika status lahan yang saat ini di atasnya berdiri kantor lurah itu statusnya dipinjamkan oleh Puang Sadda ke kepala desa atau kepala distrik sekira tahun 1950 dan 1960.

“Peminjaman saat itu hanya lisan karena kebetulan saat itu kepala distrik adalah ponakan kakek saya. Hanya minta izin dipakai sementara waktu, proses kantor tersebut berdiri sampai pada tahun 2006 terbit surat lahan atas nama pemerintah daerah. Itu kami kaget makanya kami mempertanyakan alas haknya atas terbitnya sertifikat tersebut,” terang Muh Abduh.

Lanjutnya, karena sudah terlanjur ada sertifikat yang muncul sehingga langkah selanjutnya adalah upaya hukum agar ada kejelasan. Pihaknya akan bawa masalah ini ke PTUN. Ia juga menyampaikan, lahan yang digugat sesuai Ipeda seluas 7.600 meter persegi termasuk kantor lurah di dalamnya. (arf/ham)

Komentar

News Feed