oleh

Masuk Temuan BPK, Tenaga Kontrak Mamuju Dikurangi

MAMUJU–Pengurangan tenaga kontrak di Pemkab Mamuju tahun ini adalah keputusan yang sulit. Namun itu tetap harus dilakukan karena beberapa pertimbangan. Salah satunya, kelebihan jumlah tenaga kontrak.

Menurut Sekkab Mamuju Suab Kamba, salah satu rujukan pemkab segera melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah tenaga kontrak adalah adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar.

Hal itu disampaikan Suaib Kamba melalui keterangan persnya, Jumat 14 Juni 2019, di Kantor Bupati Mamuju.

Bahkan secara detail, BPK telah menuangkan rekomendasi tersebut sebagai catatan temuan yang harus segera dibenahi oleh pemkab, seperti tertuang dalam naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian internal Pemkab Mamuju.

Dalam LHP tersebut disebutkan adanya temuan kelebihan jumlah tenaga kontrak jika dibandingkan dengan analisis beban kerja pada Pemkab Mamuju. Sehingga atas rekomendasi tersebut, pemkab diminta untuk melakukan rasionalisasi.

Suaib memastikan, tidak ada intervensi politik dalam kebijakan pengurangan tenaga kontrak. Hal ini juga terlihat dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Mamuju yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengusulkan kembali nama-nama tenaga kontrak. Surat itu diterbitkan jauh sebelum pelaksanaan Pemilu pada April 2019 lalu.

Nama-nama tenaga kontrak yang diusul oleh OPD juga telah melalui verifikasi dengan penilaian lebih kepada berdasarkan berbagai persyaratan persentase kehadiran di atas 80 persen. Dan tidak menjadi tenaga kontrak di pemerintah provinsi, serta tidak menjadi caleg pada partai politik.

Suaib memastikan, nama-nama yang diusul tersebut datangnya dari OPD masing-masing. Bahkan jauh-jauh hari telah dilakukan verifikasi oleh OPD masing-masing.

Terkait adanya laporan kekosongan beberapa unit kerja yang lowong pasca pengurangan tenaka kontrak tersebut, Suaib memastikan telah memerintahkan OPD terkait agar segera melakukan redistribusi pegawai dari unit yang lebih “gemuk” ke unit kerja yang dianggap urgent dan perlu mendapat tambahan tenaga.

Selain itu pemkab juga telah menyiapkan desain rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang tak lama lagi akan memasuki fase finalisasi. Sebab usulannya harus diterima Kemenpan RB pada pekan kedua Juni 2019.

Terpisah, Bupati Mamuju Habsi Wahid juga membenarkan penjelasan Sekkab Mamuju Suaib Kamba. Ia hanya menyayangkan jika rasionalisasi melalui pengurangan tenaga kontrak tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik.

Sebenarnya pengurangan tenaga kontrak ini justru adalah keputusan yang sangat berat, tidak populis dan merugikan dalam kacamata politik.

“Namun disinilah kita dituntut untuk bijak bersikap. Apakah kita akan tetap arogan terhadap keputusan yang menguntungkan dalam aspek politis, namun mengorbankan kepentingan yang lebih besar? Atau kita harus mengambil keputusan yang sulit demi memperbaiki apa yang seharusnya dapat diperbaiki? Masyarakat sekarang tentu lebih cerdas dan dapat menilai hal ini,” ucap Habsi. (rls/ham)

Komentar

News Feed