oleh

Mamuju Menanggung Kemiskinan Pendatang?

BEBERAPA saat lalu, lewat di beranda facebook saya perdebatan teman-teman yang tinggal di Kabupaten Mamuju. Hal itu adalah tentang kemiskinan di Kabupaten Mamuju yang meningkat.

Oleh: Dwi Ardian, S.Tr.Stat.,S.E., (Statistisi di BPS Kabupaten Mamasa)

Setidaknya 5 tahun terakhir ada peningkatan kemiskinan di Mamuju, baik secara absolut maupun secara persentase. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 6,70 persen (17,96 ribu orang) meningkat menjadi 7,06 persen (20,57 ribu orang) pada tahun 2019.

Yang menjadi perdebatan adalah, apakah benar pendatang menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan atau tidak? Mamuju menanggung kemiskinan pendatang.

Pernyataan itu bisa benar, bisa juga salah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi dasar penghitungan kemiskinan tidak pernah menganalisis secara detail siapa saja yang menjadi penyebab kemiskinan.

BPS hanya memberi gambaran agregat kemiskinan melalui survei, tanpa mengkaji lebih dalam secara individu atau per orangan. Makanya, kalau mau menyimpulkan bahwa pendatang penyebab kemiskinan harus dilakukan penelitian lebih mendalam.

Sebaliknya, kalau melihat fenomena pendatang dan bisa dipastikan itu kebanyakan memang kalangan menengah ke bawah, maka bisa saja memang pendatang sebagai salah satu faktor penyebab angka kemiskinan itu meningkat.

Sebagai ibu kota, tentu menjadi sasaran utama kaum urban. Maka wajar jika setiap tahun ada pertambahan penduduk. Penduduk ini terdiri atas berbagai karakter, baik yang sudah mapan maupun golongan menengah ke bawah.

BPS mencatat para pendatang ini meskipun baru saja tinggal dan belum ber-KTP Mamuju, asal sudah berniat tinggal lebih dari 6 bulan. Konsep yang tentu sudah teruji dengan baik. Logikanya seseorang yang tinggal di Mamuju juga harus diukur dengan standar hidup orang Mamuju. Di mana garis kemiskinan berbeda-beda untuk setiap kabupaten.

Kemiskinan di Mamuju pernah mengalami penurunan pada tahun 2015 (6,70 persen) ke tahun 2016 (6,48 persen). Tetapi, 3 tahun terakhir kembali mengalami peningkatan menjadi 6,88 persen (2017), 7,18 persen (2018), dan kembali turun di tahun 2019 menjadi 7,06 persen.

Fluktuasi kemiskinan memang sangat wajar terjadi utamanya di daerah perkotaan karena karakteristik penduduk sangat beragam.

Di masa pandemi ini kemiskinan bisa saja kembali meningkat. Utamanya di perkotaan seperti Kabupaten Mamuju. Akan tetapi, untuk menyimpulkan berbagai penyebabnya harus dilakukan berbagai kajian terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa dalam memberikan berbagai pernyataan.

Mencari Solusi

Melihat permasalahan yang ada, tentu tak bijak jika menyindir para pendatang, apalagi dilakukan langkah represif. Hal yang saya rasa belum pernah dilakukan siapa pun. Bagaimana pun, Mamuju adalah kota milik semua masyarakat Sulbar. Bahkan semua masyarakat dari mana pun itu punya hak untuk tinggal di Mamuju.

Semua berhak memperoleh kesempatan meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah hanya perlu memastikan, mereka yang datang ke Mamuju bukan hanya bermodal nekat saja. Mereka harus benar-benar mau bekerja. Kemalasan jangan sampai menjadi mental mereka yang datang sehingga harus menjadi beban baru ibu kota.

Pemerintah harus hadir, memetakan dan memastikan mereka terdata. Kesempatan kerja harus diberikan seluas-luasnya. Bagi yang belum memiliki skill yang memadai harus difasilitasi dengan baik.
Lebih penting dari itu, memang kesadaran diri sendiri. Berani melakukan perantauan ke ibu kota berarti harus kuat. Kuatkan mental dan bersedia mengikuti pelatihan keterampilan bagi mereka yang memang benar-benar tidak memiliki keterampilan dan pendidikan rendah.

Mari kita menjadi masyarakat yang memberi andil bagi pembangunan bangsa sekecil apa pun itu. Bukan sebaliknya, menjadi beban negara dan selalu berharap lebih kepada bangsa tanpa sumbangsih nyata. Pemerintah sebagus apa pun tidak akan bisa memberikan perubahan jika dari rakyat tidak mau untuk berubah. (***)

Komentar

News Feed