oleh

Maksimalkan Pendapatan, Sulbar Butuh Peran Bea Cukai

MAMUJU – Forum koordinasi bersama terkait peningkatan ekspor daerah, digelar di pelataran depan Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Maret 2021.

Agenda tersebut dipimpin Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Pemprov Sulbar Bidang Pemkesra Muh. Natsir dan Asisten II Pemprov Sulbar Bidang Ekbang Junda Maulana.

Dalam pertemuan yang membahas mengenai peningkatan ekspor Sulbar tersebut, menghadirkan berbagai unsur. Mulai dari pimpinan OPD Pemprov Sulbar, Forkopimda, dan pihak perbankan.

Dalam kesempatan ini, Ali Baal menegaskan bahwa di Sulbar harus ada Kantor Bea dan Cukai agar pendapatan perekonomian daerah bisa lebih maksimal.

“Saya berharap kiranya peran di tiap instansi masing-masing dapat memperjuangkan agar Sulbar memiliki Bea Cukai tersendiri,” kata Ali Baal.

Ali juga berharap, para OPD dapat saling bersinergi agar kendala dapat diatasi. Sehingga harapan bersama dapat terwujud, terutama di bidang ekspor hasil pertanian.

Ia mengemukakan, ekspor hasil pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan adanya Bea dan Cukai. Sebab sesuai tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui, penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang di dalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola Bea dan Cukai,” sebut Ali Baal.

Bea dan Cukai, lanjut Ali Baal, juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, serta peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan jaman, Bea dan Cukai juga dapat memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Asisten I Pemprov Sulbar Bidang Pemkesra Muh. Natsir menyampaikan, banyak kiriman-kiriman atau ekspor komoditi Sulbar tidak mencantumkan bahwa asal komoditi itu berasal dari provinsi ini. Sehingga hal itu merupakan bahan pelarian modal ke provinsi lain.

“Oleh karena itu Gubernur Sulbar memerlukan satu persepsi kita bersama, dimana ekspor ini atau komoditi ini betul-betul bisa diakui di Sulbar itu sendiri,” ucap Natsir.

Natsir juga mengatakan, terdapat beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar yang dinilai belum memberikan hasil yang maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.

“Hal tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa OPD terkait tepatnya di sektor perkebunan yang belum memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah Sulbar,” bebernya.

Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar (BPS) Sulbar Gede Hendrayana mengatakan, kinerja pembangunan di daerah ini tidak dapat dikatakan jelek. Sebab sebagian besar pembangunannya dapat dikatakan baik termasuk pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kontraksi pada 2020 tidak hanya dirasakan Sulbar, namun berbagai daerah lainnya juga mengalami kontraksi tersebut. Kemudian, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sulbar juga sudah cukup baik, dimana pengangguran tergolong rendah dari daerah lainnya.

“Ketika kita mengalami musibah maka suatu daerah otomatis akan mengalami kontraksi, namun di masa pasca bencana secara otomatis pula suatu daerah akan melakukan perbaikan-perbaikan, dan kontraksi ini memang pertamakali di alami Sulbar,” katanya.

Pejabat Fungsional Kantor Bea dan Cukai Parepare Budiardy menyampaikan, pada 2020 ekspor cangkang Sulbar terjadi peningkatan tinggi dan sejak 2016 bernilai positif bagi kemajuan perekonomian Sulbar.

Untuk saat ini, kata Budiardy, ekspor terbesar Sulbar adalah cangkang. Namun kebutuhan ekspor yang dilakukan dinilai masih tergolong kecil. Maka dari itu barang ekpsor yang akan dikirim baik dari Sulteng maupun Sulbar terlebih dahulu terkumpul di Makassar Sulsel. Selanjutnya akan dikirim jika jumlah ekpsor sudah terpenuhi.

Ia menambahkan, pihak Bea dan Cukai tidak hanya mengawasi pabrik-pabrik, tetapi juga mengawasi peredaran produk termasuk penjualan rokok yang tiap tahunnya dilaporkan kepemerintah pusat. (*/ham)

Komentar

News Feed