oleh

Majene Perlu Bentuk Tim Satgas Percepatan Investasi

MELIHAT kondisi perekonomian yang terus mengalami trend melandai hingga 2021, maka pemerintah harus segera membuat perencanaan pembangunan yang mapan menuju masyarakat yang sejahtera.

Oleh: Andi Aco Achmad
(Eks Wartawan LKBN Antara)

Bencana pandemmi Covid-19 juga salah satu pemicu jebolnya perekonomian masyarakat Indonesia, termasuk di daerah. Maka solusi bijak yang harus dilakukan oleh pemerintah tentunya langkah antisipasi dengan perencanaan pembangunan yang matang. Terutama pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Kondisi ekonomi pun tidak bisa bergantung lagi pada komoditas saja. Sangat penting melakukan modifikasi pada perencanaan pembangunan yang berfokus pada sektor pengolahan, pertanian dan perdagangan.

Kondisi ekonomi dunia memaksa kita berpikir beda, untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ekonomi daerah.

Perekonomian 2021-2022 adalah memungkinkan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah sesuai dengan potensi kekayaan alam di daerah.
Pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama perlu menggenjot investasi baik dari dalam maupun luar negeri atau asing. Kita butuh capital inflow yang bagus untuk menaikkan rupiah. Dampak investasi asing (pengaruhnya) besar terhadap indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Membangun iklim investasi yang baik tentu bisa menjadi jiwa pembangunan ekonomi di tahun 2024. Dengan mendorong peran sektor swasta lebih banyak maka hal itu jauh menguntungkan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta memperluas akses lapangan kerja.

Financial Inclusion dapat mendorong akses lebih besar masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama swasta sama sama mengambil peran meningkatkan industri pariwisata yang ada di daerahnya.

Bupati dan Wakil Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele dan Arismunandar Kalma (AST-Aris) tentu dipandang perlu segera membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha di daerahnya.

AST-Aris tak punya waktu yang banyak guna menghadirkan gerakan perubahan menuju masyarakat yang sejahtera. Ketika memasuki tahun ketiga penyelenggaraan pemerintahan oleh pasangan ini, maka saat itu pun publik jadikan barometer mengukur kinerja pemerintahan keduanya. Sebab jika tak ada perubahan Undang-undang Pemilu, maka tahun ketiga penyelenggaraan pemerintahan tersebut akan digelar perhelatan pilkada serentak tahun 2024. Dengan begitu, rasa-rasanya sulit memenuhi atas janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD dengan semangat jargon perubahan menuju masyarakat Majene Unggul, Mandiri dan Religius.

Sehingga Bupati dan Wakil Bupati Majene dituntut untuk berlari cepat guna menghadirkan perubahan akselerasi pembangunan diberbagai bidang. Jika melihat postur APBD Majene dengan angka di bawah satu triliun rupiah per tahun, maka tingkat kebutuhan belanja pegawai masih lebih dominan dibandingkan belanja publik. Itu artinya, pemerintah daerah tidak bisa bertumpu pada sumber APBD maupun APBN untuk membangun daerah ini. Tetapi, dibutuhkan kerja keras dengan menciptakan iklim investasi dengan mendorong keterlibatan pengusaha untuk berinvestasi di daerah sesuai dengan potensi kekayaan alam Majene.

Pembentukan Tim Satgas Percepatan Investasi ini memungkinkan dilakukan oleh bupati berlandaskan dengan menerbitkan surat keputusan bupati itu sendiri. Tim Satgas Percepatan Investasi ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Lantas apakah Tim Satgas Percepatan Investasi Tidak Akan Menuai Polemik oleh Publik?

Penulis menarik kesimpulan tentu tidak akan ada polemik karena tim percepatan investasi tak perlu membebani APBD. Ibarat sebuah perusahaan, maka tim percepatan investasi ini adalah bagian marketing dalam suatu perusahaan.

Marketing itu hanya bertugas menjadi orang yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang terjual. Bertugas untuk mencari informasi dan menyampaikannya kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang dijual.

Lantas seperti apa kira kira figur ideal yang harus dilibatkan dalam tim Satgas Percepatan Investasi?

Maka tentu kepala daerah lebih awal mengenal rekam jejak seseorang yang akan direkrutnya. Kemudian punya latarbelakang mumpuni dan punya akses ke Jakarta melobi APBN dan paling penting juga punya jaringan pengusaha diberbagai daerah.

Dengan begitu, tim Satgas Percepatan Investasi ini akan all out melakukan lobi dengan jaringan pengusaha luar daerah untuk ikut berinvestasi di daerah ini.

Banyak manfaat jika bupati membentuk Tim Satgas Percepatan Investasi, karena mereka akan ikut menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi.

Kemudian Satgas juga akan mampu mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan pendapatan daerah, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

Bagi penulis, beberapa nama yang memungkinkan dilibatkan dalam tim Satgas Percepatan Investasi diantaranya:

Munafri Arifuddin adalah sosok pengusaha muda yang sukses mengembangkan bisnisnya di kota Makassar, Sulsel. Putra asal Majene kelahiran 20 September 1975 ini, memiliki jaringan kuat di kalangan pengusaha yang tersebar di berbagai provinsi di tanah air. Bukan hanya itu, beliau juga kerap membangun diplomasi di bidang ekonomi dengan negara sahabat di dataran benua Asia hingga Eropa.

Kemudian Junaedi Nuhung yang saat ini tengah mengembangkan bisnis peternakan ayam di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Sosok ini bisa mendorong majunya investasi daerah karena punya relasi dan pengalaman saat bekerja di perusahaan minyak di Kota Balikpapan, Kaltim.

Apalagi, beliau juga merupakan kerabat terdekat dengan Bupati Penajam Paser Utara dan Walikota Balikpapan, tentu kian memudahkan menjaring peluang kerjasama kedua daerah ini.

Demikian pula dengan sosok yang juga kader tulen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulbar Junaedi Hafid. Ia punya jejaring kuat di level nasional. Pria kelahiran Polman ini punya kedekatan para petinggi partai besutan Megawati Soekarnoputri. Selaku kader partai berlambang Kepala Banteng, maka ia dengan mudah membangun diplomasi di beberapa kementerian untuk mendorong kebijakan anggaran pusat untuk dikucurkan ke daerah.

Jika ia diberikan kepercayaan selalu tim Satgas Percepatan Investasi, maka ia lebih leluasa membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan turunnya anggaran pusat ke daerah itu sendiri.

Saat ini saja, beliau telah membangun diplomasi dengan para Wakil Menteri di Jakarta untuk mendapatkan anggaran milyaran rupiah yang di plot dalam fostur APBN tahun 2022. Itu semua sebagai wujud nyata membantu Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele, untuk percepatan pembangunan di daerah.

Figur ideal selanjutnya yang cocok mengisi slot tim Satgas Percepatan Investasi adalah Daeng Jamal alias DJ, yang saat ini menjadi tokoh sentral di Kalijodo. Namanya sangat populer, dikenal semua kalangan. Dekat dengan banyak tokoh, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Hubungan DJ dengan SYL, sudah terjalin ketika SYL menjadi Gubernur Sulsel selama dua periode.

DJ dan ormasnya berperan besar dalam membuat Kalijodo semakin manusiawi. Tentunya setelah kawasan hitam itu bermetamorfosis menjadi Ruang Terbuka Hijau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RTH RPTRA) Kalijodo sejak 17 Februari 2017.

DJ berhubungan baik dengan banyak tokoh, sekarang. Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB).

Tentunya, masih ada beberapa figur ideal untuk dilibatkan masuk dalam daftar Tim Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Majene.

Gagasan oleh penulis tentu hanya sekedar pertimbangan serta inspirasi bagi pemimpin kita dalam mengambil keputusan guna mewujudkan program kerja pemerintah daerah untuk Majene Rumah Kita. (*)

Komentar

News Feed