oleh

Mahasiswa Segel Kantor Desa Kabiraan

MAJENE – Sejumlah masyarakat bersama mahasiswa menyegel Kantor Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda, Majene, Rabu 29 Januari, sekira pukul 09.00 WITA.

Aksi tersebut sebagai wujud protes warga pada pemerintah desa karena menilai penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak tepat sasaran. Bantuan dianggap menyalahi prosedural.

Koordinator aksi Andra Dwinata menegaskan, dari sembilan dusun di Desa Kabiraan hanya lima dusun yang tersentuh bantuan. Empat dusun tidak mendapat bantuan padahal justru daerah itu yang paling pantas menerima bantuan bedah rumah. “Justru di dusun inilah banyak rumah yang tidak layak huni,” jelasnya.

Ia menduga proses pendataan hingga tahap penerimaan, telah direkayasa. Sebab dari 50 unit bantuan yang diterima desa ini, sasaran malah mengarah pada keluarga kepala desa, BPD, bendahara dan pensiunan PNS. Harusnya yang diprioritaskan adalah mereka yang benar-benar berhak. “Beginilah jika fasilitator tidak menjalankan tugas secara profesional. Akibatnya proses pendataan BSPS berjalan tidak sesuai aturan,” tuding Andra.

Warga menduga, kesalahan dipicu akibat intervensi kepala desa. Sehingga petugas tidak turun lapangan mendata secara langsung. Itu terbukti dengan mundurnya fasilitator. “Fasilitator pertama mengundurkan, jadi yang sekarang fasilitator pengganti dan hanya melanjutkan data dari kepala desa,” jelas Andra.

Ia meminta aksi penyegelan kantor desa segera ditanggapi. Jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, maka kantor akan terus tersegel. Mahasiswa bersama warga bahkan mengancam akan melanjutkan demo ke kabupaten hingga provinsi. “Bila sampai sore ini tidak ada jawaban dari kepala desa, kami akan turun aksi di Perkimtan pada Kamis atau Jumat ini,” kata warga.

Aksi kemarin menyegel kantor desa menggunakan papan. Massa memalang pintu kantor sehingga tidak bisa terbuka. Sementara Kepala Desa Kabiraan yang hendak dikonfirmasi siang kemarin, belum berhasil ditemui. (r2/kdr)

Komentar

News Feed