oleh

LKPJ Bupati Polman Sarat Rekomendasi

POLEWALI MANDAR–Tak kurang dari 12 poin rekomendasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar, pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Andi Ibrahim Masdar, tahun anggaran 2018. Penyerahan rekomendasi yang sarat catatan itu, diterima Sekkab Polman, Andi Bebas Manggazali, lewat Rapat Paripurna, Selasa 23 Juli, di Gedung DPRD Polman.

12 poin yang menjadi rekomendasi DPRD itu, harus segera dituntaskan Pemkab Polman. Dari 12 poin, sembilan diantaranya karena lemahnya penyelenggaraan pemerintahan. Tiga poin lainnya, merupakan hasil pengawasan DPRD Polman yang menilai eksekutif perlu melakukan pembenahan.

Diantara rekomendasi LKPJ 2018, dewan meminta bupati Polman menindaklanjuti pengadaan kapal tangkap ikan tahun 2017 di Dinas Perikanan dan Kelautan. Kapal bantuan tersebut sebagian besar tidak bisa difungsikan nelayan sebagai mana mestinya.

Selain itu dewan merekomendasikan agar OPD terkait, yang menangani penyelesaian tunggakan pembayaran ruko dan lods di Pasar Baru Polewali.

Dewan juga meminta kegiatan PIFAF, supaya tidak mengunakan dana APBD Kabupaten Polman. Karena dewan menilai selama pelaksanaan PIFAF tiga tahun terakhir tidak memberikan dampak yang signifikan dalam hal perolehan retribusi dan pariwisata.

Terkait temuan BPK RI, seperti pengelolaan retribusi sampah dan pasar di Kelurahan Wattang , Kecamatan Polewali dan Kecamatan Balanipa, dinilai bermasalah agar memberi sanksi kepada Lurah Wattang dan Bendahara Penerima, Kecamatan Balanipa diberi sanksi.

Dewan juga merekomendasikan agar dana kapitasi di FKTP Puskesmas Mapilli yang bermasalah dituntaskan apalagi telah masuk rana pidana. Menyoroti penerimaan sewa alat berat di UPTD Workshop Dinas PUPR yang belum disetor ke kas daerah.

Tunjangan profesi tambahan penghasilan dan tunjangan khusus guru PNS di Disdikbud tak sesuai ketentuan untuk diselesaikan. Termasuk kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan sejumlah proyek fisik.

Menanggapi rekomendasi dewan ini, Sekkab Polman, Andi Bebas Manggazali, mengatakan adanya rekomendasi dewan sebagai dasar yang penting bagi pemkab untuk ditindaklanjuti karena hal tersebut sesuai keinginan yang diharapkan masyarakat Polman. Karena dewan merupakan representasi perwakilan rakyat Polman.

“Kami sangat menghargai dan memaknai penyampaian rekomendasi tersebut, Pemkab akan berkomitmen terus memperbaiki kinerja pemerintahan berdasarkan saran dan rekomendasi yang disampaikan dewan. Rekomendasi tersebut akan kami jadikan sebagai informasi dan acuan dalam melakukan pembenahan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tandasnya. (mkb)

Komentar

News Feed