oleh

LKPD-IHPD

OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD.

Merupakan keinginan para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah tingkat pusat setiap tahun. Para Gubernur, Bupati dan Walikota, mengincar juga WTP sebagai kebanggaan tersendiri.

LKPD-IHPD

Namun, harus diingat bahwa opini WTP lebih dari sekedar predikat untuk menjadi kebanggaan. Tapi, merupakan tantangan untuk pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Malah, Presiden Jokowi pada acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Tahun 2017, mengingatkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

Memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab dan aturan untuk kepentingan rakyat.

“Mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. Yang sangat penting, memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun yang disalahgunakan,” kata Presiden Jokowi, di Istana Bogor. (republika.online).

Senin 29 Maret lalu, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Provinsi Tahun 2020 kepada Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sulbar, Hery Ridwan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK menyerahkan IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah) Tahun 2020 kepada Gubernur Sulbar.

Penyampaian LKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang harus disampaikan Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur Ali Baal mengemukakan, bahwa LKPD Provinsi Sulbar Tahun 2019 yang lalu dapat diselesaikan tepat waktu dan mendapatkan penilaian dengan opini WTP dari BPK.

Mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu mengakui, bahwa WTP menjadi harapan setiap kepala daerah. Sekaligus sebagai tantangan dan penyemangat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Para Kepala OPD dan pejabat pengelola keuangan daerah, harus bekerja dengan baik dan mematuhi semua aturan pengelolaan keuangan. Selain itu, kooperatif memberi data dan informasi yang diperlukan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Kepala Perwakilan BPK Sulbar Hery Ridwan, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD oleh gubernur, bupati atau walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Setelah menerima penyampaian LKPD Sulbar Tahun 2020, BPK dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terinci sesuai standar dan pedoman pemeriksaan yang berlaku.

Mengenai laporan IHPD, merupakan hasil pemeriksaan semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, Presiden RI, DPD RI, dan DPRD. Laporan IHPD Tahun 2020, berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah se-Sulbar yang dilakukan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan.

IHPD menyajikan juga hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Bahwa IHPD diharap menjadi media evaluasi dan benchmarking bagi masing-masing entitas, dan sebagai media monitoring bagi Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Juga, untuk memberi informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. (***)

Komentar

News Feed