oleh

Lingkaran Kemiskinan di Sulbar

LINGKARAN kemiskinan (circle of poverty) pertama kali dipopulerkan oleh Ragnar Nurkse.

Nurske adalah pelopor penelitian yang fokus dengan pembentukan modal. Ia mengemukakan pentingnya landasan atas perlunya pembangunan yang seimbang.

Lingkaran Kemiskinan di Sulbar

Disebutkan, lingkaran kemiskinan adalah rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain. sehingga menimbulkan kondisi, dimana suatu wilayah akan tetap miskin dan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Disebutkan, kemiskinan tak hanya disebabkan tidak adanya pembangunan di masa lalu, tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa mendatang.

Pendapat Nurkse ini mengesahkan tentang kemiskinan suatu wilayah adalah disebabkan kemiskinan itu sendiri. Tetapi jalan keluar yang ditawarkan adalah bagaimana terus berupaya melakukan proses-proses pembentukan modal.

Meski demikian, pembentukan modal ditentukan tingkat tabungan. dimana dipengaruhi dorongan investasi. Nurkse menyebut terdapat dua jenis permasalahan yang menghalangi atau sebagai penghambat yakni ; penawaran modal dan permintaan modal.

Dinyatakan, penawaran modal dilihat dengan tingkat pendapatan rendah diakibatkan produktivitas rendah yang menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah.

Sementara permintaan modal untuk investasi relatif rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang/jasa yang terbatas.
Terbatasnya pasar disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Sementara tingkat pendapatan rendah disebabkan produktifitas yang rendah dan produktifitas rendah seringkali disebabkan terbatasnya pembentukan modal pada masa sebelumnya.

Dalam bagian ini, Nurkse menyatakan pembentukan modal bukan hanya terhambat permasalahan itu. tetapi juga oleh efek merebaknya kecenderungan meniru pola konsumsi dari kelompok wilayah yang telah maju.

Melihat ini, dengan fakta kemiskinan absolut di Sulbar (BPS 2020) terhadap penduduk yang berada dalam garis kemiskinan sebesar 10,87%, atau bila diakumulasikan ke dalam jumlah penduduk Sulbar masih berada kurang lebih 152.000 jiwa dengan kategori warga miskin. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15 ribu jiwa atau masih jauh dari target RPJMD/RPJMN yang menghendaki turun ke level satu digit dengan target grafik serendah-rendahnya.

Keberadaannya menjadi relevan untuk selebihnya disebut lingkaran kemiskinan. Namun diperlukan adanya upaya kunci, terutama oleh pemerintah daerah untuk keluar dari permasalahan ini.
Untuk maksud melakukan pembentukan modal seperti dikemukakan di awal, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, berikut sebagai peta masalahnya di daerah ini.

Yakni mengenai ; produktifitas rendah, pendapatan riil yang rendah, tabungan rendah, pembentukan modal rendah dan kekurangan modal. Kemudian dihadapkan dengan kekayaan alam yang kurang dimanfaatkan dan kondisi masyarakat yang masih terbelakang (SDM dan keterampilan rendah).

Dengan permasalahan tersebut sebagai hubungan saling pengaruh, dengan kondisi masyarakat masih terkebelakang (masih tradisional) berhadapan dengan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya maka tanggungjawab pemerintah daerah melihat hal tersebut sebagai hulu masalah. Yakni mengenai tingkat keterampilan masyarakat yang rendah atau belum relevan dengan usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia.

Dalam hal ini diperlukan kapitalisasi tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk terlibat mengelola sumberdaya alam, dan pemerintah daerah sebagai pelaku kebijakan memimpin pelaksanaannya, serta membuka akses yang luas bagi banyak pihak maupun dengan pengaturan yang memungkinkan terlaksananya peningkatan keterampilan bagi masyarakat.

Mengenai tatakelola sumberdaya yang tersedia, seperti sumberdaya alam, produksi pengolahan dan jasa distribusi serta perdagangan, lahir melalui pembukaan akses dan fasilitasi sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Karenanya, akan dilihat kandungan perencanaan dan kebijakannya berikut implementasinya apakah memihak kepada tujuan penciptaan kondisi tersebut.

Keluar dari lingkaran kemiskinan sebagai masalah utama di daerah ini, menjadi penting untuk memastikan kerja pemerintah daerah terhadap dorongan untuk mengerahkan investasi dan aset produktif baik oleh pemerintah maupun untuk kehidupan ekonomi warga, yang hal tersebut ditujukan untuk antara lain melakukan pembentukan modal.

Selain mendorong kegiatan pembentukan modal dengan memfasilitasi usaha-usaha ekonomi warga, sambil berusaha keras meningkatkan pendidikan dan keahlian warga yang dimulai pada wilayah-wilayah yang diklaim sebagai wilayah paling miskin. (***)

Komentar

News Feed