oleh

Lewati Batas Pengesahan RPJMD, Sanksi Administrasi Menanti

POLEWALI MANDAR–Paling lambat Jumat 5 Juli, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, Kabupaten Polewali Mandar, sudah harus disahkan menjadi Perda RPJMD. Jika lewat dari tenggak waktu ditentukan, Minggu 7 Juli, maka Bupati dan Wakilnya serta anggota DPRD Polman, akan kena sanksi administrasi.

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bila tidak menetapkan RPJMD sesuai ketentuan, maka kepala daerah dan anggota DPRD akan dikenakan sanksi administratif, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama tiga bulan.

Ketua DPRD Polewali Mandar, M Fariduddin Wahid, mengakui bahwa pembahasan RPJMD pada tingkat Pansus telah selesai. Termasuk melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kemenpan-RB RI serta tenaga ahli DPRD juga telah dilakukan.

“DPRD sebenarnya akan menjadwalkan paripurna pengesahan RPJMD, Kamis 4 Juli, (besok, Red). Tetapi pihaknya menunggu kesiapan eksekutif termasuk kehadiran bupati dan wakilnya untuk menghadiri paripurna pengesahan Ranperda RPJMD,” terang legisaltor Golkar ini.

Kepala Bappeda Litbang Pemkab Polman Darwin Badaruddin yang dihubungi secara terpisah, 2 Selasa Juli, mengatakan pihak eksekutif akan berupaya mengesahkan Perda RPJMD sesuai jadwal. Setelah pekan kemarin sudah dilakukan evaluasi RPJMD oleh Bappeda Sulbar. Termasuk beberapa rekomendasi telah diberikan tanggapan.

”Draf RPJMD sudah dilakukan evaluasi Bappeda Sulbar, Jumat lalu. Saat ini menunggu nomor registrasi dari Biro Hukum Pemprov Sulbar. Jika nomor registrasi sudah oke maka secepatnya komunikasi dengan dewan untuk jadwal pengesahannya. Kami targetkan pengesahan tak lewat batas waktu,” terang Darwin Badaruddin. (amr)

Komentar

News Feed