oleh

Lewat DPD, Perjuangkan Nasib Guru Usia 35 Tahun ke Atas

MAMUJU – Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Plus (GTKHNK 35+) berjuang menuntut kebijakan pengangkatan menjadi PNS.

Menurut Ketua Forum GTKHNK 35+ Sulbar Nurjannah, pemerintah tidak semestinya memperlakukan GTKHNK 35+ sama dengan mereka yang baru saja meninggalkan bangku kuliah dalam hal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebab kompetensi antara GTKHNK 35+ dengan para mereka yang baru selesai pendidikan hanya akan membuat peluang bagi GTKHNK 35 terkikis. Justru seharusnya pemerintah melihat sisi pengabdian dari GTKHNK 35+, dengan cara melahirkan kebijakan pengangkatan tanpa tes menjadi ASN.

“Kita tidak harus direkrut, apalagi bagi guru yang sudah puluhan tahun dalam dapodik. Semestinya dilakukan pengangkatan sebagai bentuk kepedulian pemerintah demi kesejahteraan guru,” tuturnya, melalui Webinar GTKHNK se Indonesia, Jumat 8 Januari 2021.

Dia menyebutkan, jika GTKHNK bersaing dengan siswa yang baru saja lulus, maka dari 2.495 GTKHNK di Sulbar kehilangan pekerjaan. “Dari dua ribuan, saya yakin hanya 700 lulus. Lalu bagaimana dengan nasib ribuan guru lainnya,” ungkapnya.

Sebab itu, pada webinar kemarin sengaja menghadirkan sejumlah anggota DPD RI Dapil Sulbar agar mendapatkan ruang serta dukungan dari DPD RI guna memperjuangan nasib GTKHNK 35+ di Indonesia.

Ketua GTKHNK Sumatera Selatan Yenny Marantika profesi GTKHNK 35+ bukanlah pencari pekerja. “Kami bukan pencari pekerja, kami hanya ingin diberi penghargaan dari pemerintah,” ungkapnya.

Anggota DPD RI asal Sulbar Iskandar Muda Baharuddin Lopa mengaku bakal menjemput aspirasi GTKHNK dengan memfasilitasi ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua DPD RI. “Bagaimana kita sama-sama memikirkan apa yang bisa kita hadirkan untik GTKHNK 35+” tutur Iskandar.

Begitupun Anggota DPD RI asal Sulbar Ajbar Kadir. Ia berkomitmen menyampaikan aspirasi GTKHNK agar menjadi atensi DPD RI secara kelembagaan. “Khususnya soal pengabdian berpuluh tahun dan ingin mendapat proporsi yang layak, kami akan memfasilitasi untuk audiens dengan pimoinan DPD RI, dengan melibatkan instansi terkait lainnya,” tutur Ajbar.

Diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 23 November 2020 lalu, pemerintah berencana melakukan rekrutmen 1 juta guru PPPK 2021.

Kesempatan ini terbuka bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. Itu menjadi fokus Badan Kepegawaian Negara (BKN) di tahun 2021.

Skema PPPK diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu. Sesuai Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk didalamnya Jabatan Fungsional Guru.

Kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru dan tidak meratanya distribusi guru di daerah. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN.

PPPK akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. (imr/ham)

Komentar

News Feed