oleh

Letupan SIMAYA dan Resolusi E-Government di Pemprov Sulbar

-Opini-5.284 views

DENGAN Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government (e-gov), e-gov di tingkat Pemprov Sulbar masih berjalan parsial. Tanpa konsep menyeluruh dan berantai.

Oleh: Wahyudi Iswar
(ASN Kominfo Pemprov Sulbar)

Hal sama juga terjadi di banyak Pemda lainnya. Bahkan terlontar pendapat bahwa kementerian pun konsep perencanaan, koordinasi dan implementasi e-gov belum seutuhnya padu. Diharap dapat terbenahi dengan terbitnya Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE.

Sayangnya, untuk menyelesaikan atau menuntaskan kendala e-gov di daerah, tindak lanjut Perpres SPBE, baik aturan yang lebih dibawahnya maupun rancangan implementasinya, membutukan waktu tidak pendek. Selain itu, masalah koordinasi di tingkat pusat harus terminimalisir karena berdampak ke daerah.

Hampir bersamaan terbitnya Perpres, kehadiran Sekprov baru, DR Muh. Idris DP di Sulbar memunculkan respon positif termasuk di lingkup ASN Pemprov Sulbar. Terbersit harapan baru. Termasuk untuk pengembangan e-gov di Sulbar. Selain memiliki kompetensi manajerial, DR Idris DP juga birokrat yang ber mindset digital. Salah satu faktor penting yang dibutuhkan bagi pengembangan e-gov.

Mindset inilah yang juga membawa sekprov juga menyorot pelaksanaan administrasi persuratan di Pemprov Sulbar. Tidak efektif dan efesiennya proses persuratan, langsung direspon dengan rencana penggunaan sistem elektronik.

Digagaslah aplikasi SIMAYA (Sistem informasi administrasi pemerintayan maya). Aplikasi jenis umum berbagai pakai dengan spesifikasi fungsional yang terdiri dari: surat masuk; disposisi; dan surat keluar. Meski pejabat tak di tempat, namun dapat mendisposisi, paraf hierarki atau koordinasi dan menandatangani surat.

Aplikasi ini rencananya digunakan di awal tahun 2019, entah prakteknya dimulai dengan percontohan satu dua OPD, sebagian atau seluruhnya. Yang jelas SIMAYA akan mengubah budaya kerja ASN menjadi elektrik. Dapat menjadi pintu untuk e-gov juga menjadi wacana arus utama di lingkup pemprov Sulbar. Kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya e-gov yang diharapkan muncul bukan justru ketakutan atau kekhawatiran.

Dari 50-an aplikasi yang ada di Pemprov Sulbar, pengguna setiap aplikasi hanya oleh beberapa ASN di OPD. Paling banter hanya admin atau operator. Melalui Simaya, staf hingga pimpinan OPD akan menjadi pengguna.

Pimpinan juga akan terbiasa dengan digital. Lengkapnya Pengguna simaya yaitu: Admin pemprov (Instansi Pengelola SiMaya); Admin Unit (OPD); Pimpinan (eselon 4 hingga 1); Tata Usaha (Staf TU/Agendaris); Staf PNS/Non PNS. Dari sini roh e gov bisa lebih terlihat.

Tak ayal sejumlah pihak menilai “Letupan SIMAYA” di masa awal masa bakti sekprov berpotensi sebagai momentum kebangkitan e-gov di Sulbar. Penggunaan aplikasi ini melibatkan paling tidak hampir seluruh ASN. Kedua, bakal terjadi transformasi budaya kerja.

Sebelumnya, ada wacana aplikasi yang lebih dulu direncanakan akan digunakan, yakni SKP online. Juga melibatkan pengguna ASN yang banyak. Hanya saja proses dan persyaratan untuk dapat mewujudkannya lebih ketat di banding SIMAYA.

SIMAYA sendiri adalah salah satu jenis aplikasi umum berbagai pakai yang diluncurkan oleh kementerian kominfo 2011 lalu. Setahun kemudian, pernah direncanakan digunakan di Pemprov Sulbar, namun mandek karena beberapa alasan.

Komentar

News Feed