oleh

Legal Expo untuk Dekatkan Layanan Hukum ke Masyarakat

MAMUJU–Mendekatkan pelayanan Administrasi Hukum Administrasi (AHU) bagi masyarakat Sulbar, Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Sulbar menggelar pameran Legal Expo di Mamuju, Sabtu 26 Oktober 2019.

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kemenkumham Sulbar yang diperingati 30 Oktober dengan mengangkat tema, “Transformasi Meraih Kinerja Pasti”.

Puluhan stand instansi terkait ikut meramaikan legal expo ini. Seperti, Polda Sulbar, Ombudsman Sulbar, BPJS Kesehatan, Pertanahan Sulbar, BNN Sulbar, Disdukcapil, BRI Mamuju, BSM Mamuju, Notaris dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Kanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto mengatakan, pameran legal expo ini untuk mendekatkan pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Seperti pelayanan kenotariatan, pelayanan hukum publik dan pengaduan publik, layanan keimigrasian dan hukum agraria. Semua instansi yang berkaitan dengan itu di hadirkan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

”Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Sulbar terkait bagaimana kedepannya produk hukum daerah berprespektif pertumbuhan ekonomi dan tidak menghambat investasi. Selain itu, keberadaan KemenkumHAM di Sulbar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Harun, tugas KemenkumHAM sangat berat, yakni bagaimana menata aturan untuk penataan industri Kecil dan Menengah (IKM) dan penciptaan lapangan kerja. Saat ini, ada 74 Undang Undang yang sedang di harmonisasi untuk dijadikan UU yang pro kepada pertumbuhan ekonomi, kemajuan IKM, dan pro kepada penyediaan lapangan kerja yang produktif.

”Kegiatan ini kita laksanakan berdasarkan Instuksi Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi produk hukum yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sengaja kita tempatkan di pusat perbelanjaan terbesar di Sulbar agar banyak mendapat perhatian dari masyarakat,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengapresiasi kegiatan legal expo ini. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen yang tinggi KemenkumHAM Sulbar terhadap pembangunan hukum di Sulbar. Selain itu, upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Pembangunan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan menciptakan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum. Pembangunan hukum juga menjadi salahsatu aspek yang membutuhkan perhatian serius dalam menyusun perencanaan making Indonesia 4.0.

”Kesadaran hukum masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan hukum di Indonesia khususnya Sulbar. Melalui pameran hukum dapat mewujudkan pembangunan hukum yang lebih baik di Sulbar,” ujarnya.

Enny berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap masyarakat. Sehingga terwujud masyarakat Sulbar yang berbudaya hukum yang mampu mengartikulasikan prinsip millete diatonganan dan menciptakan tatanan kehidupan sosial yang bermartabat, sejahtera dan malaqbiq.

Selain itu, legal expo juga bertujuan untuk memasarkan produk yang di hasilkan oleh warga binaan yang ada di Sulbar. Semua produk yang di hasilkan warga binaan dari lapas di pamerkan. Sudah banyak hasil olahan warga binaan yang beredar dan di minati masyarakat. Bahkan, produknya diminati oleh negara asing.

Terkait hal itu, Enny mengaku akan memfasilitasi hasil produk yang dihasilkan oleh produk binaan lapas. Ia meminta agar masyarakat binaan lapas lebih memperbanyak produksi dan terus meningkatkan kualitas produknya agar tidak kalah bersaing dengan daerah maupun negara lain.

”Kualitas yang dihasilkan para warga binaan lapas sudah memuaskan. Namun harus terus ditingkatkan lagi. Mereka juga harus terus menambah kuantitas produk, agar bisa di impor ke luar negeri. Saat ini sudah ada negara yang berminat,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed