oleh

Layanan Terpadu sebagai Bentuk Layanan Masyarakat Kanwil Kemenkumham Sulbar

POLEWALI – Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar, Mutia Farida, memberikan materi Layanan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar kepada peserta Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Hotel Sinar Mas Polewali, 3 hingga 4 Maret 2021.

Mutia Farida dalam materinya menyampaikan bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar telah mensinergikan seluruh layanan di Kantor Wilayah menjadi Layanan Terpadu, yang terdiri dari Layanan Informasi Pemasyarakatan , Keimigrasian dan Hukum dan HAM serta Layanan Pengaduan

Hal ini merupakan salah satu upaya Kantor Wilayah dalam rangka memberikan layanan prima untuk masyarakat Sulbar sebagai implementasi dari Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Mutia menambahkan, bahwa Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan Masyarakat secara langsung tersebut tentunya sebagai pendamping dari layanan-layanan yang telah dilaksanakan secara online, seperti Permohonan Kekayaan intelektual, Administrasi Hukum Umum . Selain itu yang saat ini masyarakat harus tahu bahwa Kantor Wilayah juga membuka layanan komunikasi masyarakat (Yankomas) yang memberikan ruang mediasi untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masyarakat Sulbar.

Peserta terlihat antusias dengan materi layanan masyarakat, terlihat dari respon beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Bahwa peserta sangat mengapresiasi kegiatan Sosialisasi ini, sebagai media mereka menerima dan mendapatkan  informasi tentang layanan masyarakat yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar. Juga disampaikan bahwa bantuan hukum untuk rakyat miskin yang sedang berperkara marupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat

Diskusi dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. (rls)

Komentar

News Feed