oleh

Lahirkan Rekomendasi Cegah Perkawinan Anak

MAMUJU – Maraknya kekerasan seksual, perkawinan anak, masalah kesehatan reproduksi dan kurang maksimalnya layanan perlindungan, masih menjadi momok menakutkan bagi perempuan dan anak.

Untuk itu, Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, merumuskan empat poin rekomendasi ke Pemkab Mamuju, yang lahir dari diskusi dan masukan beberapa pihak.

Baik unsur pemerintah, akademisi, media massa, organisasi mahasiswa, forum anak, Gema Difabel, LBH, forum genre, lembaga pendidikan tinggi dan jaringan perempuan.

Di antaranya, melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kemahasiswaan, LBH, media, forum anak, forum remaja, kader desa dan pihak terkait lainnya.

Berikut, mengatasi kekerasan seksual bagi anak dan remaja dengan mendorong regulasi dan kebijakan yang berpihak pada korban, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak, melalui kurikulum pendidikan sesuai kewenangan kabupaten. Serta, menyediakan layanan perlindungan kekerasan anak dan remaja secara terintegrasi dari desa sampai kabupaten.

Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, Rosniaty Azis mengatakan, berbicara terkait remaja perempuan ada banyak tugas yang mesti diselesaikan bersama. Semua pihak mesti bergandengan tangan. Sehingga berbagai persoalan terkait isu gender tidak lagi terjadi.

“Empat isu tersebut (kekerasan seksual, perkawinan anak, kesehatan reproduksi dan layanan perlindungan, red) adalah permasalahan yang telah kami rumuskan bersama dalam proses pendampingan di dua desa, yakni Desa Taan di Tapalang dan Desa Ahu di Tapalang Barat,” kata Rosniaty, dalam acara Temu Kader Remaja Perempuan di Tingkat Kabupaten, di Wisma Malaqbi, Mamuju, Minggu 19 Desember.

Empat isu itu, kata dia, saling berkaitan satu sama lain. Ia pun mengajak, seluruh kaum perempuan mengatakan tidak terhadap perkawinan anak, utamakan pendidikan. Ia mengaku, perkawinan bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah.

“Bagaimana kita menghadapi anak kalau tidak siap. Jangan berpikir perkawinan akan menyelesaikan masalah. Ada banyak tantangan, dibutuhkan mental. Perempuan juga harus jadi perempuan mandiri,” sebutnya.

Kepala Bappepan Mamuju, Budianto Muin menyarankan, agar majelis-majelis taklim dapat membahas masalah-masalah keperempuanan. Sehingga isu-isu tersebut bisa mengakar hingga ke elemen masyarakat paling bawah.
“Momen itu bisa dijadikan ruang bagi kaum perempuan untuk membicarakan isu-isu yang kemungkinan tidak bisa dibahas di tempat umum,” terangnya.

Selain itu, kata dia, sudah semestinya setiap desa memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan perkawinan anak. Padahal sudah ada beberapa desa di luar Sulbar, telah menerapkan hal itu dalam mencegah perkawinan anak.

Sekretaris DP3AP2KB Sulbar, dr Indahwaty menerangkan, pemerintah desa bisa mengimplementasikan apa yang telah menjadi rumusan masalah terkait isu keperempuanan. Desa harus bisa menyediakan wadah bagi perempuan untuk paham isu-isu seperti ini.

“Dia harus punya pengetahuan reproduksi. Bagaimana agar mereka mendapat pengetahuan di lokus-lokus diskusi informal agar paham. Kalau menikah dini itu organ reproduksinya tidak memadai untuk melakukan regenerasi, rahim tidak matang dan sebagainya,” urai dr Indah.

Kepala DPPPA Mamuju, Herlina menuturkan, hal penting yang mesti dilakukan juga adalah menjadi pelopor dalam keluarga sendiri. Mengimplementasikannya mulai dari diri sendiri.

“Kami sudah ada Perda perlindungan perempuan dan anak. Kami akan sosialisasikan Perda itu. Tinggal kader pemerhati perempuan, silakan berikan motivasi kepada keluarga,” ujarnya.

Terhadap desa, ia meminta, agar setiap kepala desa membuat sosialisasi tentang isu keperempuanan, terutama kesehatan reproduksi dan perkawinan anak. “Buat sosialisasi, hadirkan tenaga teknis kesehatan. Generasi mudalah yang akan menghasilkan generasi emas,” tandasnya. (ajs/jsm)

Komentar

News Feed