oleh

Kumham Sulbar Sosialisasikan Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum di Pasangkayu

MAMUJU — Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, memberikan materi kepada peserta sosialisasi Administrasi Hukum Umum (AHU) di Hotel Tri Sakti Pasangkayu, Selasa, 9 Maret 2021.

Pelaksanaan kegiatan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kumham Sulbar dalam peningkatan Pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Sulawesi Barat.

“Dengan melihat banyaknya dukungan materil dan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara, badan usaha di Indonesia sudah saatnya dikembangkan dengan sebaik-baiknya dan serius sehingga mampu menghadapi pandemi dan terjangan bencana alam, yang pada akhirnya dapat membantu membangkitkan perekonomian negara” Ujar Palti dalam sambutannya.

Alexander Palti dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pasangkayu I Nyoman Suadi dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Abdullah memberikan materi terkait layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Strategi Pemerintah Daerah dalam mendukung kemudahan berusaha di Kabupaten Pasangkayu.

Ia menjelaskan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas (UUPT).

“Selanjutnya pasca terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) mengatur lebih lanjut bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan  berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha  Mikro dan Kecil” ujar Palti.

Kemudian pada Pasal 153A Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk  Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah. (ian)

Komentar

News Feed