oleh

Kumham Sulbar Sosialisasikan Layanan AHU Terkait TPPU

MAMUJU – Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kumham) Sulbar menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Hotel Pantai Indah Mamuju, Jumat 6 Maret 2020.

Temanya “Meningkatkan kualitas pelayanan AHU ditinjau dari manajemen resiko hukum penyedia jasa keuangan”.

Pesertanya sebanyak 70 orang dari masyarakat, notaris dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kumham se-Sulbar.

Kepala Kumham Sulbar Harun Sulianto mengatakan, pelayanan AHU memiliki banyak variabel. Namun, sosialisasi saat ini khusus membahas persoalan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dihubungkan dengan predicate crime korupsi. Karena TPPU berpotensi terjadi dimana saja, maka kejahatan TPPU harus di ketahui oleh masyarakat, notaris dan UPT Kumham di Sulbar.

TPPU, lanjut Harun, adalah tindakan menyamarkan, menggunakan, mentransfer, menempatkan uang atau harta yang bersumber dari tingkat pejabat. Selain itu, TPPU juga berkaitan erat dengan korporasi atau pemilik manfaat. Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi meliputi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan firma.

“TPPU adalah musuh dunia. Di Indonesia sudah banyak TPPU yang tercekal, karena pelaporan-pelaporan saat ini sudah baik. Namun, perbaikan-perbaiakan harus terus di kembangkan dan dilakukan perluasan,” ujar Harun.

Harun menambahkan, untuk mencegah agar TPPU tidak terjadi di Indonesia, khususnya Sulbar, transaksi tunai harus di tinggalkan.

“Mari kita bersama-sama memerangi TPPU dengan cara melakukan transaksi non tunai atau digital. Tinggalkan transaksi tunai atau cash untuk mempersempit pergerakan TPPU. Sudah saatnya kita meninggalkan transaksi tunai,” ujarnya.

Kepala Seksi Kamnegtibum dan TPUL Kejati Sulbar Muhammad Agung mengatakan, sesuai Undang Undang TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang adalah, korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, terorisme, penipuan dan lainnya.

“Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, pada dasarnya proses pencucian uang dikelompokkan dalam tiga tahap, yakni, placement, layering dan integration,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 69 UU TPPU Nomor 8/2010, lanjut Agung, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal 74 UU TPPU Nomor 8/2010, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.

“Jadi untuk melakukan pemeriksaan TPPU tidak harus memiliki bukti tindak pidananya, yang penting terindikasi, penyidik bisa melakukan penyidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Konsultan Pelayanan Publik Mantan Pegawai KPK Anto Ikayadi mengatakan, untuk memberantas TPPU tidak hanya dibutuhkan sistem yang canggih. Secanggih apapun sistem jika masih ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) didalamnya maka akan mandul dan tidak berfungsi. Dibutuhkan keikhlasan, komitmen dan konsistensi untuk memberantas TPPU.

“Secanggih apapun sistem yang dibangun akan mandul jika masih ada KKN khususnya Kolusi. Untuk memberantas KKN maka harus melalui penerapan tahapan Value atau nilai, Sistem dan leadership. Hanya dengan leadership yang bersih, maka TPPU dan KKN bisa di berantas,” ujarnya. (ian)

Komentar

News Feed